LABVIRAL.COM - Isu penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat sebagaimana disampaikan pakar hukum tata negara Denny Indrayana.
Denny mengatakan isu penundaan pemilu mencuat usai dirinya memberikan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup.
Denny menuturkan, informasi tersebut awalnya untuk mengingatkan MK agar tidak membuat keputusan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
Baca Juga: Pujian Denny Indrayana: Megawati adalah Negarawan, Mengedepankan Kepentingan Bangsa
"Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu," tutur Denny Indrayana dalam surat terbukanya untuk Megawati Soekarnoputri, Jumat (2/6/2023).
Masih kata Denny, siasat penundaan Pemilu 2024 juga masuk melalui gangguan kepada partai politik.
"Saat ini, KPS Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa," katanya.
"Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan," imbuhnya.
