Berikut ini beberapa rekomendasi untuk penguatan kelembagaan partai politik, yaitu;
Pertama, memperkuat demokrasi internal partai politik. Penguatan demokrasi di internal partai politik dengan memperbaiki mekanisme rekrutmen untuk jabatan politik.
"Rekrutmen politik harus mengedepankan sistem meritokrasi, kesetaraan gender, dan keterwakilan, daripada hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok atau golongan, serta pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata,” katanya.
Melalui proses yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, diharapkan rekrutmen politik dapat benar- benar berjalan secara demokratis dengan dukungan kader yang berintegritas, berkomitmen, dan memiliki kompetensi.
Kedua, membuka rekrutmen terbuka bagi anak muda dan mendorong peran anak muda dalam struktur partai politik.
Partai politik harus mengajak dan membuka ruang bagi anak muda yang seluas-luasnya untuk berkiprah dalam struktur partai tanpa harus melihat hubungan mereka dengan elit partai.
Karena jika masih mempertimbangkan hubungan antara anak muda dengan elite, maka partai politik hanya melanggengkan dinasti politik semata.
Ketiga, memperkuat transparansi keuangan partai politik. Partai politik harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memperbaiki tata kelola keuangan mereka.
Partai harus mengungkapkan pembiayaannya dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan, baik pendanaan yang bersumber dari subsidi pemerintah maupun sumbangan.
