Mengapa Tidak Setuju Pindah IKN?
Responden yang tidak setuju pindah ke IKN juga diminta memberikan alasan. Hasilnya;
- Jakarta masih layak menjadi Ibukota (36,7 persen)
- Pemborosan anggaran negara (33 persen)
- Calon Ibukota negara baru belum layak dan lokasinya tidak strategis (9,5 persen)
- Pindah Ibukota bukan prioritas (7,7 persen)
- Hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja (3,2 persen)
- Lainnya (6,6 persen)
- Belum tentukan jawaban (3,3 persen)
"Kelayakan Jakarta dan pemborosan anggaran, merupakan dua alasan tertinggi publik tidak setuju pemidahan ibukota," tulis LSI Denny JA dalam rilisnya dikutip Labviral.com pada Senin, 10 Juli 2023.
Baca Juga: Dekopin Disomasi Gegara Belum Bayar Utang Kegiatan Harkopnas ke-75
Prabowo Subianto
Dalam survei LSI Denny JA, publik yang setuju pindah IKN paling banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden.
- Prabowo Subianto (39,3 persen)
- Ganjar Pranowo (37,7 persen)
- Anies Baswedan (14,0 persen)
- Belum tentutakan pilihan (9,0 persen)
Anies Baswedan
Publik yang menyatakan tidak setuju pindah IKN paling banyak memilih Anies Baswedan sebagai presiden.
- Anies Baswedan (34,3 persen)
- Ganjar Pranowo (32,5 persen)
- Prabowo Subianto (24,9 persen)
- Belum tentukan pilihan (8,3 persen)
Baca Juga: 10 Contoh Akulturasi Budaya di Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya
Elektabilitas Capres 2024
Survei LSI Denny JA menyimpulkan bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di posisi tertinggi melibas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 34,3 persen, disusul Ganjar Pranowo 32,7 persen dan Anies Baswedan 22,1 persen.
Responden yang belum menentukan pilihan mencapai 10,9 persen.
