Musni Umar menjelaskan, upaya mengambil alih Partai Demokrat akan dilakukan melalui Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas pengesahan AD/ART Partai Demokrat hasil Konferensi Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat.

"Kalau ini (PK) diterima maka selesai Anies tidak akan menjadi calon presiden Indonesia karena tidak mencukupi presidential threshold untuk dicalonkan menjadi Capres RI," imbuhnya.

Baca Juga: Pengamat: Anggota KIB Kalau Dukung Anies Itu Namanya Desersi

Koalisi Perubahan yang mendukung Anies kini telah memiliki 25,03 persen suara nasional. Artinya telah memenuhi presidential threshold 20 persen untuk mengusung capres dan cawapres.

Namun, apabila Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan maka berkurang suara 7,77 persen. Hal ini membuat Anies tidak bisa diusung menjadi capres 2024.

"Kalau dua-duanya (skenario di atas) gagal Anies tetap menjadi calon presiden," tuturnya.

Baca Juga: Pengamat: Anggota KIB Kalau Dukung Anies Itu Namanya Desersi

Kendati begitu, Musni Umar mengatakan, kedua skenario di atas bisa saja tidak dijalankan atas reaksi masyarakat yang ingin adanya perubahan.

"Tetapi ini skenario yang boleh jadi kenyataan, dan bisa jadi tidak menjadi kenyataan. Karena semangat rakyat ingin mewujudkan perubahan ini sangat luar biasa," tukasnya.***