Berikut poin-poin kesepakatan dalam pertemuan tersebut:
- Telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK.
- Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi ijtima ulama, komisi fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan tidak ada kata haram.
- Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS kesehatan dan selanjutnya perlu ada penyempurnaan terhadap program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah.
Baca Juga: 3 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online, Langkah-langkahnya Cepat dan Gampang
Hukum BPJS menurut NU
Sementara itu dalam forum bahtsul masail pra muktamar ke-33 NU yang diselenggarakan PBNU di pesantren Krapyak Yogyakarta pada 28 Maret 2015, disimpulkan bahwa BPJS tidak haram.
Nahdlatul Ulama (NU) sepakat bahwa program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang ditangani BPJS Kesehatan tidak bermasalah menurut syariah Islam.
Mereka memandang akad yang digunakan BPJS Kesehatan sebagai akad ta’awun (tolong menolong).
Baca Juga: Cara Mudah Pindah Faskes BPJS Kesehatan Lengkap dengan Syarat-syaratnya
Perihal isu adanya riba, NU memandang bahwa yang demikian tidak ditemukan dalam sistem BPJS.
Disadur dari NU Online, keputusan ini diperoleh setelah para ulama berdiskusi tentang konsep iuran, penggunaan, besaran iuran, siapa pengguna BPJS, siapa yang dibebaskan dari iuran, dan pertanyaan lainnya.
Dengan demikian, saat ini hukum BPJS dalam Islam masih memiliki sejumlah perbedaan pandangan meski sebagian besar ulama tidak mengharamkannya. Wallahu a'lam.***
