LABVIRAL.COM - Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak Perempuan atau Koalisi AG-AP melaporkan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menangani perkara penganiyaan dilakukan anak AG (15) ke Komisi Yudisial (KY).

Peneliti Indonesia Judicial Research Society atau IJRS, Aisyah Assyifa, menuturkan bahwa pengaduan tersebut perihal kode etik dan perilaku hakim yang menangani perkara anak AG.

"Secara garis besar, laporannya telah kami ajukan bahwa hakim tidak memeriksa beberapa hal yang penting untuk diperiksa dalam putusan yang sudah dikeluarkan," ujar Aisyah di Komisi Yudisial kepada wartawan pada Kamis, (25/5/2023).

Baca Juga: Anak AG PeDe Ajukan Kasasi, Pengacara: Banyak yang Dukung Dari LSM Hingga Pemerhati Anak

Dia membeberkan juga, ada empat catatan terhadap Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk perkara anak AG Sriwahyuni Batubara.

Pertama, hakim tidak memeriksa perkara secara berimbang, terutama soal CCTV yang tidak ditampilkan di persidangan.

Hakim, bagi Aisyah, lebih memilih melihat pelaku sudah bersalah dengan pemilihan fakta oleh hakim tanpa melihat fakta di persidangan.

Kedua, hakim tunggal tidak melakukan pemeriksaan sesuai Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Sebab, diungkapkan adanya riwayat kehidupan seksual anak AG. Namun itu tidak menjadi suatu pertimbangan pidana untuk tersangka Mario Dandy, justru dinyatakan anak AG tidak memiliki trauma tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga: Respon Mario Dandy Dilaporkan Lakukan Pelecehan Seksual Oleh AG

Koalisi AG-AP, kata Aisyah, menilai hakim tidak mempertimbangkan kerentanan posisi anak AG. Bahwa sebenarnya persoalan ini menjadi suatu kerentanan bagi anak AG yang masih berusia remaja.

Ketiga, Hakim tunggal tidak memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan atau Litmas, dimana dalam Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak hal), ini wajib untuk dipertimbangkan.

Keempat, pelanggaran yang dianggap paling berat adalah hakim tidak memberi cukup waktu untuk pembelaan anak, sebagaimana prinsip dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang SPPA.

Berdasarkan data dari pengacara anak AG, kata Aisyah, hakim hanya memberi waktu kepada kuasa hukum uuntuk menghadirkan saksi dan ahli selama dua jam 30 menit. Namun, Jaksa Penuntut Umum diberi waktu dua hari kerja saja.

Sedangkan pada catatan untuk Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Budi Hapsari juga ada empat poin. Pertama, hakim dianggap tidak memeriksa perkara anak AG secara cermat, apalagi putusannya kilat kurang dari 24 jam setelah dilimpahkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kemudian hal ini berkaitan dengan putusan tingkat banding yang keluar secara terburu-buru, di mana hakim pengadilan tinggi tidak memberikan pertimbangan yang menyeluruh terhadap bukti-bukti yang terdapat, termasuk bukti CCTV," kata Aisyah.

Baca Juga: 4 Doa agar Cepat Hamil Menurut Islam, Arab, Latin dan Artinya

Ketiga, hakim juga tidak mengoreksi beberapa dugaan penyimpangan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal pelanggaran Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Keempat, kata Aisyah, hakim tidak memeriksa perkara berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak. Selain itu tidak mempertimbangkan rekomendasi secara cermat dari Litmas dalam kasus anak di kasus anak AG yang terseret kasus penganiayaan oleh Mario Dandy terhadap anak David Ozora.***