LABVIRAL.COM – Kementerian Sosial terus meningkatkan akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor PPATK, Jumat (4/7/2025).
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk validasi atas data yang dimiliki oleh Kemensos. "Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti," tambahnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa hasil analisis dari PPATK akan dijadikan dasar utama dalam memastikan bantuan sosial disalurkan tepat sasaran. Dalam pertemuannya dengan Ketua PPATK Ivan Yustiavanda, terungkap bahwa ada sejumlah rekening penerima bansos yang diduga dormant atau tidak aktif melakukan transaksi selain menerima dana.
Ketua PPATK Ivan Yustiavanda menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan siap melakukan eksplorasi mendalam terhadap data yang diberikan oleh Kemensos. "Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Ivan.
Ivan juga menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah anomali dalam data yang telah dianalisis. "Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos," ungkapnya.
Baca Juga: Kunjungan Bersejarah ke Arab Saudi, Menag Bawa Kabar Baik untuk Penyelenggaraan Haji
PPATK berkomitmen untuk terus mendukung Kemensos dalam upaya menjadikan bantuan sosial lebih efektif dan tepat sasaran. "Kami siap, Pak Menteri, untuk selalu membantu Bapak ke depan. Kita berharap bahwa bansos ini akan lebih efektif, dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia," lanjutnya.
Sebelumnya, Gus Ipul melaporkan bahwa hingga 1 Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun dana bansos triwulan II telah disalurkan kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM). Rinciannya: Bansos PKH telah diterima oleh lebih dari 8 juta KPM (80,49% dari target) senilai Rp5,8 triliun; Bansos Sembako telah mencapai 15 juta KPM (84,71% dari target) senilai Rp9,2 triliun; serta bansos tambahan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan telah disalurkan kepada 15 juta dari 18,3 juta KPM, senilai Rp6,19 triliun.
Meski demikian, masih terdapat 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti transisi penyaluran dari PT Pos ke Bank Himbara sesuai Perpres Nomor 63 Tahun 2017, serta belum dimilikinya rekening oleh 629.513 KPM baru yang terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Timnas Putri Jadi Inspirasi Perempuan Indonesia di Dunia Olahraga
Selain itu, keterlambatan pencairan juga dipengaruhi oleh proses verifikasi dan analisis rekening yang sedang dilakukan oleh PPATK, sebagai bagian dari upaya menjamin ketepatan penyaluran bansos.***
