Perlindungan UMKM melalui pengawasan kemitraan juga menjadi prioritas. KPPU menyelidiki 10 laporan, terutama di sektor sawit dan transportasi daring. Di Sumsel dan Kalteng, perbaikan tata kelola kebun plasma berdampak langsung pada lebih dari 1.600 petani mitra, dengan reformasi meliputi pendampingan teknis, transparansi laporan, dan penguatan perjanjian kemitraan.
Secara fiskal, KPPU mencatat realisasi PNBP sebesar Rp22,8 miliar semester ini, dan Rp825,34 miliar sejak tahun 2000, dengan tingkat penagihan 75,6 persen. Namun, masih ada 114 Putusan senilai Rp265,49 miliar yang belum tereksekusi.
Baca Juga: Trans Sulsel Resmi Mengaspal, Hadirkan Transportasi Canggih di Jantung Sulawesi Selatan
Ironisnya, di tengah peningkatan beban kerja, anggaran KPPU untuk tahun 2026 dipotong 35,18 persen, menjadi pemangkasan anggaran tiga tahun berturut-turut. Tak ada alokasi untuk kegiatan advokasi maupun penegakan hukum, yang dapat melemahkan posisi KPPU dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan konsentrasi pasar.
Tantangan ke depan juga mencakup praktik predatory pricing pada produk tekstil impor, dominasi jaringan midstream LPG, dan konsolidasi perbankan lokal. Dua survei indeks baru juga mulai digarap: survei Indeks Persaingan Usaha nasional dan indeks kemitraan UMKM, yang kini menjangkau seluruh provinsi termasuk lima DOB di Papua.
Dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi, penguatan kapasitas kelembagaan dan pendanaan KPPU menjadi sangat penting. Tanpa otoritas yang kuat dan independen, risiko dominasi pasar oleh segelintir pelaku besar bisa mengancam UMKM dan menghambat pemerataan pembangunan nasional.***
