Sementara itu, belanja non-operasional hanya mencapai Rp28.628.640.000 atau Rp28,6 miliar, seluruhnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Roro mengungkapkan bahwa anggaran belanja non-operasional tersebut hanya mampu mengakomodasi tujuh dari total 342 rincian output (RO) prioritas nasional. Adapun 370 RO non-prioritas nasional sama sekali belum memperoleh alokasi anggaran.

Baca Juga: Wakil Mendag Bahas Kerja Sama Dagang dengan Dubes Inggris

Pagu indikatif Kementerian Perdagangan tahun 2026 dibagi ke dalam tiga program utama. Untuk program perdagangan luar negeri, kementerian mengalokasikan Rp2,336 miliar. Program perdagangan dalam negeri mendapatkan alokasi sebesar Rp15,58 miliar, yang disebut Roro menurun hingga 90 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk program dukungan manajemen, dialokasikan dana sebesar Rp1,1 miliar, atau turun sekitar 26 persen dari tahun lalu.

Untuk menutupi kekurangan dan memenuhi target program, Kementerian Perdagangan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp886.635.770.000 atau sekitar Rp888 miliar. Dengan tambahan ini, total pagu indikatif tahun 2026 menjadi Rp1,987 triliun.

Menurut Roro, tambahan anggaran ini dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian terhadap 335 RO prioritas nasional dan 370 RO non-prioritas nasional yang belum memiliki alokasi. Tambahan ini juga dibutuhkan untuk mengakomodasi kenaikan belanja pegawai akibat penambahan formasi baru sebanyak 915 orang.***