Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menambahkan bahwa suara anak adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan. “Kami mendorong agar anak tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat, melainkan subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Lebih dari sekadar formalitas, partisipasi anak harus bermakna. Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, dan hal ini dijamin oleh undang-undang. Kami mendorong anak-anak untuk menjadi komunikator, supervisor, atau bahkan agen perubahan yang membawa dampak nyata,” ujar Woro.

Perencana Ahli Madya dari Bappenas, Yosi Diani Tresna, juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi anak-anak Indonesia, seperti kurangnya akses terhadap akta kelahiran, sanitasi layak, stunting, putus sekolah, hingga masalah kesehatan mental dan kekerasan. Ia menyebut partisipasi anak sebagai indikator kunci dalam Indeks Perlindungan Anak yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional yang ramah anak.***