LABVIRAL.COM - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memprediksi politik Indonesia akan chaos apabila Mahkamah Konstitusi menetapkan Sistem Proposional Tertutup pada Pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan SBY untuk menyikapi pernyataan ahli hukum tata negara Denny Indrayana. Di mana Denny Indrayana mengaku mendapat informasi bahwa MK akan mengabukan sistem Pemilu kembali menjadi proporsional tertutup.

"Menarik yang disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya tentang informasi bakal ditetapkannya Sistem Proporsional Tertutup oleh MK dalam Pemilu 2024," kicau SBY sebagaimana dikutip Labviral.com dari akun Twitter @SBYudhoyono, Minggu (28/5/2023).

Baca Juga: 4 Manfaat Mengonsumsi Jeruk Nipis Bagi Kesehatan Tubuh yang Penting Kamu Ketahui

"Juga menarik, mengait PK Moeldoko di MA yang digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Moeldoko," imbuhnya.

SBY mengatakan, Denny Indrayana adalah mantan Wamenkumham dan ahli hukum yang kredibel.

"Jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana “reliable”, bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka seperti yang berlaku saat ini, maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia," tuturnya.

Baca Juga: 4 Manfaat Teh Hijau Untuk Kesehatan Tubuh, Salah Satunya Cocok Buat Kamu yang Ingin Diet

SBY mempertanyakan kepada MK apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti. Padahal, proses pemilu sudah dimulai.

"Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik," sambungnya.

SBY menjelaskan kewenangan MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi. 

Baca Juga: Harta Kekayaan 3 Capres 2024

"Benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dgn konstitusi?" ucapnya.

Menurut SBY, apabila MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup, maka mayoritas masyarakat akan sulit menerimanya.

"Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR & MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat," tegasnya.

Baca Juga: 4 Manfaat Susu Kedelai Bagi Kesehatan Tubuh, Bisa Mengontrol Gula Darah dan Menjaga Kesehatan Jantung

"Sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden & DPR, bukan di tangan MK," katanya.

"Mestinya Presiden & DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar," kata dia lagi.

SBY yakin partai politik hingga caleg ketika menyusu DCS berasumsi bahwa sitem pemilu tidak diubah.

Baca Juga: Begini Cara Mengetahui Apakah Kucing Peliharaan Kamu Hidup Bahagia

"Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol harus siap kelola “krisis” ini. Semoga tidak ganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kasihan rakyat," ujarnya.

SBY berharap Pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka.

"Setelah pemilu 2024, Presiden & DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yang berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yg lebih baik. Dengarkan pula suara rakyat," tukasnya.***