LABVIRAL.COM - Isu penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat sebagaimana disampaikan pakar hukum tata negara Denny Indrayana.
Denny mengatakan isu penundaan pemilu mencuat usai dirinya memberikan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup.
Denny menuturkan, informasi tersebut awalnya untuk mengingatkan MK agar tidak membuat keputusan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
Baca Juga: Pujian Denny Indrayana: Megawati adalah Negarawan, Mengedepankan Kepentingan Bangsa
"Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu," tutur Denny Indrayana dalam surat terbukanya untuk Megawati Soekarnoputri, Jumat (2/6/2023).
Masih kata Denny, siasat penundaan Pemilu 2024 juga masuk melalui gangguan kepada partai politik.
"Saat ini, KPS Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa," katanya.
"Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan," imbuhnya.
Karena itu, Denny meminta Megawati untuk turun tangan menghentikan upaya penundaan Pemilu 2024. Mengingat, Megawati paling tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
"Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa," katanya.
Baca Juga: Nasib Pilu Inge Anugrah
"Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi," tukasnya.
Isi Lengkap Surat Terbuka Denny Indrayana
Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila!
Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.
Baca Juga: Kronologi T.O.P Keluar dari BIGBANG, Ngaku Sudah Setahun Lalu?
Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.
Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buran Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.
Baca Juga: Isi Surat Terbuka Denny Indrayana untuk Megawati Soekarnoputri, Mohon Dibaca!
Saat ini, KPS Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.
Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.
Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.
Baca Juga: Perjalanan Karir EXO-CBX, dari Debut sampai Gugat SM Entertainment
Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi.
Melbourne, 2 Juni 2023
Prof. Denny Indrayana, S.H, LL.M, Ph.D.
