LABVIRAL.COM – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menyatakan bahwa kerja-kerja perawatan memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi baru di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menutup kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pokja Ekonomi Perawatan yang digelar di Jakarta, Rabu (25/6).
“Kemen PPPA menaruh harapan besar pada sinergi dan kolaborasi bersama Kementerian dan Lembaga agar ekonomi perawatan menjadi bagian dari roadmap pembangunan nasional. Kata kuncinya adalah kerja sama. Ini bukan sekadar diskusi, ini adalah langkah awal agar kerja-kerja perawatan diakui sebagai fondasi ekonomi baru, terutama bagi perempuan lima tahun ke depan,” ujar Veronica Tan.
Ia menekankan pentingnya pembentukan Pokja Ekonomi Perawatan untuk mendorong lahirnya kebijakan lintas sektor yang adil serta berpihak pada para pekerja perawatan.
Baca Juga: Santri Summit 2025 Hadirkan Puluhan Influencer untuk Edukasi dan Inspirasi Generasi Muda
“Kita perlu regulasi yang mengakui kerja perawatan, baik yang berbayar maupun tidak. Kita juga perlu skema pelatihan dan sertifikasi, layanan perawatan publik yang terjangkau, serta pendataan kontribusi kerja perawatan terhadap ekonomi nasional,” tambahnya.
Veronica juga menyoroti realitas bahwa banyak perempuan Indonesia menjalankan kerja perawatan secara cuma-cuma, mulai dari mengurus anak, merawat lansia, hingga merawat anggota keluarga yang sakit.
“Kita ingin perempuan punya ekonomi. Kita ingin mereka diakui secara prosedural, mendapat hak-haknya sebagai care worker, termasuk ketika mereka bekerja di luar negeri,” tegasnya.
Baca Juga: Gus Ipul Dorong Kepala Daerah Perkuat Validasi Bansos dan Wujudkan Sekolah Rakyat
Lebih lanjut, Veronica menyampaikan bahwa isu ekonomi perawatan telah menjadi pembahasan global pasca pandemi, dan Indonesia harus segera mengambil langkah strategis. Ia membagikan pengalamannya dari forum tahunan ekonomi perawatan di Singapura, di mana pemerintah negara tersebut menjadikan isu populasi menua (aging population) sebagai prioritas nasional.
