Tujuan utamanya adalah mengonsolidasikan dua pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis (juknis) penetapan serta menyinkronkannya dengan PMA No. 1 Tahun 2024. Dengan begitu, madrasah akan memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu memberikan layanan pendidikan inklusif secara setara dan berkelanjutan.***