"Kami juga melihat ada BMN yang memang tidak dimiliki semua kementerian/lembaga. Dari hasil deteksi kami, ada BMN yang tidak dimiliki kementerian/lembaga atau kementerian/lembaga tidak mau memiliki barang ini karena mungkin kasus sengketa dan lain-lain," ujar Erick.
"Ini menurut kami sayang, kami berharap sesuai dengan undang-undangnya, kami di BUMN bisa memaksimalkan BMN yang selama ini belum bisa dimaksimalkan." tambahnya.
Sebagai informasi, BPI Danantara pada awal peluncurannya mengelola aset milik Kementerian BUMN, termasuk aset milik PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Selain itu, Indonesia Investment Authority (INA), sovereign wealth fund yang lebih dulu dibentuk, juga telah bergabung ke dalam Danantara.***
