LABVIRAL.COM – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong PT Danareksa (Persero) dan sejumlah BUMN kawasan lainnya untuk memperkuat perencanaan dan pengembangan wilayah pesisir yang produktif dan berkelanjutan melalui kolaborasi strategis lintas sektor.
Dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Danareksa untuk mengembangkan wilayah pesisir di Jakarta, Selasa, Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN, Andus Winarno, menyampaikan bahwa pengembangan kawasan ekonomi merupakan langkah penting guna menciptakan kepastian ruang bagi investasi dan pembangunan lintas sektor.
"PT Danareksa diharapkan mampu memberikan dukungan dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan, serta regulasi penataan kawasan pesisir yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kawasan," ujar Andus.
Baca Juga: Kinerja KPPU Semester I 2025 Diuji di Tengah Tantangan Disrupsi dan Pemangkasan Anggaran
Andus menyebut, Danareksa juga akan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir melalui skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif.
Selain itu, Danareksa akan menyediakan fasilitas business matching atau penjajakan bisnis antara potensi investasi dengan pemanfaatan ruang laut. Perseroan juga akan melakukan studi pengembangan wilayah pesisir dan laut yang mengusung konsep ekonomi biru, dengan orientasi pada mitigasi risiko bencana serta prinsip environmental social governance (ESG).
Menurut Andus, partisipasi aktif semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif dan berdampak luas, sehingga bisa mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas.
Baca Juga: Jasa Marga Pantau Langsung Progres Tol Jogja–Solo, Segmen Prambanan–Purwomartani Dikebut
Lebih lanjut, Andus menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa, namun masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum terintegrasinya fungsi ekologis ruang laut dengan aktivitas ekonomi sehingga pembangunan sektor kelautan masih bersifat sektoral.
