Rencana pengenaan bea keluar terhadap batu bara muncul dalam diskusi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Selain batu bara, wacana ini juga menyasar komoditas emas.
Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait kebijakan ini. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyebut diskusi masih berjalan.
Baca Juga: BPKN Imbau Konsumen Ajukan Gugatan Massal Terkait Temuan Beras Oplosan
“Itu sedang dibahas. Tentunya kami akan koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian ESDM,” ucapnya saat ditemui di kompleks parlemen, Selasa, 8 Juli 2025.
Febrio menjelaskan ide itu muncul saat rapat panitia kerja (panja) pembahasan asumsi makro dan RAPBN tahun 2026. Dalam forum ini, pemerintah bersama DPR menyusun indikator dan arah kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro (KEM-PPKF).
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pun menyampaikan bahwa pengenaan bea keluar terhadap emas dan batu bara merupakan strategi pemerintah untuk menambah pendapatan negara. “Perluasan basis penerimaan bea keluar di antaranya terhadap produk emas dan produk batu bara. Pengaturan teknisnya mengaju pada peraturan Kementerian ESDM,” ucapnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024, emas dan batu bara saat ini belum tercantum sebagai barang ekspor yang dikenakan bea keluar.***
