Koperasi Desa Didorong Jadi Kekuatan Ekonomi yang Adil dan Berbudaya

LABVIRAL.COM – Menjelang puncak perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Klaten pada Senin (21/7/2025), Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono kembali menegaskan bahwa koperasi harus dimaknai sebagai badan usaha prioritas yang menerapkan ekonomi berbasis Pancasila, sekaligus kembali pada prinsip sebagai soko guru perekonomian nasional.

“Koperasi adalah kekuatan utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi modern,” kata Wamenkop Ferry Juliantono dalam Dialog dan Diskusi Harkopnas-78 bertajuk ‘Koperasi Inklusif Dan Inovatif: Pilar Kesejahteraan Rakyat Dan Ekonomi Berkelanjutan’ di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (20/7/2025).

Ia menyebut, penyusunan kebijakan ekonomi nasional harus didasarkan pada sejarah dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. “Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, sistem ekonomi harus diatur secara adil agar koperasi dapat bersaing sejajar dengan BUMN maupun swasta,” ujarnya.

Ferry juga mengingatkan bahwa pasca diberlakukannya sistem ekonomi pasar bebas, pelaku usaha besar cenderung mendominasi sektor strategis, yang menyebabkan koperasi tersingkir dan kalah bersaing.

Namun demikian, koperasi simpan pinjam tetap mendapatkan apresiasi karena perannya yang konsisten dalam mempertahankan eksistensi koperasi hingga kini.

Saat ini, pemerintah tengah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih sebagai bagian dari pembangunan ekonomi desa yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan keberlanjutan.

“Besok, Presiden Prabowo akan merayakan Harkopnas ke-78 sekaligus peluncuran Kopdes/kel Merah Putih sebanyak 80.000 lebih unit di Klaten. Di mana saat ini telah masuk pada tahap pembentukan, yang selanjutnya menuju tahap operasional yang diharapkan seluruh Kopdes/kel Merah Putih bisa beroperasi di akhir tahun ini,” ucapnya.

Menurut Ferry, tahapan operasional Kopdes/kel Merah Putih membutuhkan kesiapan dari segi model bisnis, SDM, hingga sinergi antar pemangku kepentingan, seperti pemda dan perguruan tinggi.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menjadikan koperasi desa sebagai penyalur gas LPG 3 kg demi memperluas kontribusi koperasi dalam distribusi kebutuhan dasar masyarakat.

“Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah berharap koperasi dapat mengejar ketertinggalan, memperkuat aset, dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu bersaing secara nasional,” kata Ferry.

Ia juga mengapresiasi DIY sebagai provinsi yang mendukung penuh pembentukan Kopdes/kel Merah Putih, bahkan disebutnya sebagai wilayah percontohan penerapan sistem ekonomi Pancasila.

“Kami menyambut keinginan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang ingin menjadikan Kopdes/kel Merah Putih menjadi alat atau instrumen yang akan membangkitkan ekonomi rakyat, tetapi dengan dukungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menambahkan bahwa pihaknya telah menjalankan program revitalisasi koperasi di tingkat desa dan kelurahan dalam rencana pembangunan jangka menengah hingga 2027.

“Program ini bertujuan meningkatkan kualitas koperasi dan mendorong kemandirian masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan ekonomi lokal,” jelas Sri Sultan.

Dalam kurun dua tahun terakhir, Pemprov DIY telah melakukan verifikasi terhadap koperasi yang tidak aktif. Saat ini tercatat 2.704 koperasi di DIY dengan total aset mencapai Rp3,6 triliun dan melibatkan 823 ribu anggota.

Pemda DIY juga berkomitmen membentuk desa mandiri yang berbudaya, melalui penguatan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. “Hal ini bertujuan menghilangkan anggapan bahwa warga desa hanya sebagai petani, melainkan mendorong kemandirian yang lebih luas,” ujarnya.

Program pemberdayaan masyarakat dan BUMDes diselaraskan dengan Kopdes/kel Merah Putih. Beberapa desa bahkan telah memiliki apotek lokal dan akses gas elpiji 3 kg yang lebih mudah.

“Kami juga berencana menggabungkan koperasi pertanian menjadi Kopdes/kel Merah Putih yang dapat mendukung kemandirian pangan dengan suplai makanan bergizi gratis,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan KPMA UGM Arie Sujito menilai koperasi harus kembali pada perannya sebagai kekuatan ekonomi berbasis nilai keadilan dan budaya.

“Koperasi harus dilihat bukan hanya sebagai badan usaha semata, tetapi sebagai sebuah gerakan ekonomi yang humanis dan berorientasi pada kemanfaatan bersama,” tegasnya.***