LABVIRAL.COM - Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyorot pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY sebelumnya memprediksi akan terjadi chaos dalam dunia politik Tanah Air apabila Mahkama Konstitusi (MK) benar memutuskan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup sebagaimana informasi dari Denny Indrayana.
Menurut Ferdinand, chaos tergantung masyarakatnya. Apalagi belum diketahui keinginan masyarakat terkait sistem pemilu.
Baca Juga: Link “WA Me Settings” yang Bisa Bikin WhatsApp Eror?
"Chaos itu tergantung masyarakatnya. Kita sendiri tidak tahu saat ini masyarakat lebih menginginkan sistem terbuka atau tertutup," kicau Ferdinand sebagaimana dikutip Labviral.com dari akun Twitter @ferdinand_mpu, Selasa (30/5/2023).
Kendati begitu, Ferdinand meyakini chaos tidak akan terjadi, kecuali ada yang menggerakkan.
"Saya meyakini tidak akan terjadi, kecuali chaos dilakukan oleh partai yang tak menerima situasi," tukasnya.
Baca Juga: Doa agar Dia Merindukan Kita, Baca Sebelum Tidur
SBY Prediksi Politik Tanah Air Chaos
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memprediksi politik Indonesia akan chaos apabila Mahkamah Konstitusi menetapkan Sistem Proposional Tertutup pada Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan SBY untuk menyikapi pernyataan ahli hukum tata negara Denny Indrayana. Di mana Denny Indrayana mengaku mendapat informasi bahwa MK akan mengabukan sistem Pemilu kembali menjadi proporsional tertutup.
"Menarik yang disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya tentang informasi bakal ditetapkannya Sistem Proporsional Tertutup oleh MK dalam Pemilu 2024," kicau SBY sebagaimana dikutip Labviral.com dari akun Twitter @SBYudhoyono, Minggu (28/5/2023).
Baca Juga: Mantan Ketua MK Sentil Denny Indrayana, Dia Pantas Kena Sanksi, Mestinya Tahu Ini Rahasia
"Juga menarik, mengait PK Moeldoko di MA yang digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Moeldoko," imbuhnya.
SBY mengatakan, Denny Indrayana adalah mantan Wamenkumham dan ahli hukum yang kredibel.
"Jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana “reliable”, bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka seperti yang berlaku saat ini, maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia," tuturnya.
Baca Juga: Apa itu No Viral No Justice? Ungkapan Satir yang Populer di Twitter, Ini Arti dan Maksudnya
SBY mempertanyakan kepada MK apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti. Padahal, proses pemilu sudah dimulai.
"Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik," sambungnya.
SBY menjelaskan kewenangan MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi.
Baca Juga: Nasib Anies Ikut Pilpres di Tangan MA, Denny Indrayana: Putusannya Rentan Diselewengkan
"Benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dgn konstitusi?" ucapnya.
Menurut SBY, apabila MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup, maka mayoritas masyarakat akan sulit menerimanya.
"Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR & MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat," tegasnya.
"Sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden & DPR, bukan di tangan MK," katanya.
"Mestinya Presiden & DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar," kata dia lagi.
SBY yakin partai politik hingga caleg ketika menyusu DCS berasumsi bahwa sitem pemilu tidak diubah.
Baca Juga: Daftar Bengkel Motor Buka 24 Jam di Wilayah Kabupaten Lampung Barat
"Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol harus siap kelola “krisis” ini. Semoga tidak ganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kasihan rakyat," ujarnya.
SBY berharap Pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka.
"Setelah pemilu 2024, Presiden & DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yang berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yg lebih baik. Dengarkan pula suara rakyat," tukasnya.***
