LABVIRAL.COM - Kementerian Agama menyalurkan bantuan untuk rumah ibadah dan sektor pendidikan di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Bantuan ini diserahkan secara langsung oleh Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam, Ahmad Zayadi, bersama Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulawesi Utara, kepada para penerima.
Proses penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Sentra Tomuo Tua, Manado, dan disaksikan oleh Ketua Tim Kerja Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, beserta anggota Komisi VIII lainnya dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025.
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pihak dari lintas instansi, termasuk Sekretaris Ditjen Bimas Kristen, Plh Kakanwil Kemenag Sulut H. Basri, perwakilan Kementerian Sosial, BAZNAS, unsur Forkopimda, para rektor, kepala daerah, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kepala Sentra Tomuo Tua, serta para penerima manfaat.
Baca Juga: BWI Gelar Bimtek Ruislagh di Kabupaten Tasikmalaya, Prof Tatang: Wakaf Bukan hanya Ibadah
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah agar semakin masif dalam memperbarui data penerima bantuan. Menurut Matindas, data yang akurat sangat penting agar bantuan bisa disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
"Semua program pemerintah harus berbasis pada data yang terkini dan akurat agar bisa mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Matindas pada Rabu, 28 Mei 2025.
Ia juga menegaskan komitmen Komisi VIII untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan monitoring, guna memastikan anggaran yang disalurkan dapat dikelola secara transparan, efisien, dan efektif.
Baca Juga: Banjir dan Longsor Terjang Bandung Barat, Lansia Ditemukan Meninggal Dunia
Dalam pernyataannya, Matindas menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, seperti pentingnya mengusulkan bantuan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di daerah, dorongan untuk memajukan sektor pendidikan agar Sulawesi Utara bisa menjadi contoh nasional, serta penanganan bencana yang harus dilakukan secara cepat dan tepat melalui penetapan status tanggap darurat.