“Kami mengharapkan sinergi dan kolaborasi dari semua K/L untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender, serta dukungan dari mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam memberikan masukan, pendampingan teknis, dan pengawasan implementasi. Mari bersama-sama menjadikan perspektif gender sebagai bagian tak terpisahkan dari perencanaan dan penganggaran,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, menambahkan bahwa kebijakan pembangunan akan lebih inklusif apabila dirancang dengan perspektif gender sejak awal.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Relokasi dan Bantuan Rumah untuk Korban Tanah Bergerak di Purwakarta

“Ketika perspektif gender menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh K/L, maka sinergi dan kolaborasi lintas sektor akan terbentuk. Hal ini akan mendorong lahirnya gerakan kolektif dalam perencanaan pembangunan yang lebih inklusif,” ucap Amich.

Kegiatan tersebut diikuti 34 kementerian dan lembaga, dan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten seperti Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih, pakar gender Lenny N. Rosalin, dan pejabat dari Bappenas.***