“Ini bentuk komitmen kami untuk mengamankan harta benda wakaf. Setelah ada penetapan nazir, barulah nama sertifikat diganti ke nazir definitif,” kata Rahmat.

Ia menambahkan bahwa Menteri ATR/BPN menargetkan sertifikasi terhadap 561 ribu bidang tanah wakaf dan sekitar 90 ribu rumah ibadah pada tahun 2025. Meski tanah wakaf produktif sudah banyak tersertifikasi, masih ada tantangan besar dalam pendataan masjid dan musala. Dukungan data dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag sangat membantu dalam proses ini.

Baca Juga: BI Kalbar Siap Kolaborasi dengan BWI Pontianak untuk Perkuat Literasi Wakaf

Untuk kebutuhan proyek strategis, Rahmat menyebut dua jalur legalisasi tanah pengganti: melalui akta pelepasan hak di notaris atau langsung di kantor pertanahan, yang dinilai lebih efisien secara administratif.

Kasubdit Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf Kemenag, Jaja Jarkasih, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyempurnakan SOP dan sistem pendampingan berbasis risiko untuk sertifikasi tanah wakaf lama.

“Kami sedang merumuskan pola perlindungan wakaf berbasis risiko agar aset umat tidak terjerat masalah hukum di masa mendatang,” kata Jaja.

Baca Juga: Dorong Kemudahan Pendaftaran Haji, BPKH Gelar Edukasi Keuangan di Sorong

Ia menambahkan bahwa tanah pengganti kerap tidak lengkap dokumennya, padahal pendaftaran harus dilakukan maksimal 10 hari setelah pelepasan hak. “Kepatuhan pada tenggat waktu ini sangat penting untuk menjamin legalitas dan perlindungan wakaf,” ujarnya.

Jaja juga menyoroti pentingnya peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Jangan sampai pelepasan hak tertunda karena proses pembayaran belum selesai, sehingga menimbulkan masalah hukum. Ini bukan hanya prosedur, ini soal menjaga amanah umat,” tandasnya.

Forum ini menunjukkan komitmen Kemenag untuk mendukung pembangunan nasional tanpa mengabaikan nilai keagamaan. Kolaborasi bersama ATR/BPN diharapkan mampu menjaga agar tanah wakaf tetap produktif, terlindungi, dan membawa keberkahan bagi umat dan bangsa.***