LABVIRAL.COM - Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf secara nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyelenggaraan kegiatan “Penyempurnaan Regulasi Perwakafan” di Depok yang digelar pada 18–20 Juni 2025.
Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, menekankan pentingnya sinergi kuat antara Kemenag dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menjaga kemaslahatan umat.
“Tanah wakaf adalah bentuk ibadah sosial yang memiliki status hukum suci. Kemenag bukan sekadar institusi administratif, melainkan pemegang amanah umat agar tanah wakaf tidak dialihkan atau digunakan tanpa perlindungan hukum dan syar’i yang memadai,” ujar Abu, dikutip Minggu (6/7/2025).
Baca Juga: Dua Juta Paket untuk Yatim dan Disabilitas, Kemenag Gandeng BAZNAS dan LAZ
Ia mengingatkan, percepatan proses harus tetap menjaga prinsip dasar wakaf. “Percepatan boleh, tapi jangan sampai mereduksi regulasi atau melemahkan kehati-hatian. Kita ingin tanah wakaf diurus cepat, akurat, dan aman secara hukum dan syar’i,” lanjutnya.
Abu menegaskan bahwa tanah wakaf bukan sekadar aset fisik, tapi amanah spiritual. “Dalam syariat, ada hak Allah dalam tanah wakaf. Ini bukan sekadar aset fisik, tetapi amanah spiritual. Jika digunakan untuk kepentingan umum seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), harus ada kejelasan tanah pengganti yang aman secara hukum dan bisa dipertanggungjawabkan nazir kepada wakif,” tegasnya.
Ia menyebut tiga prinsip utama dalam pengelolaan wakaf: kecepatan, ketepatan, dan keamanan. Menurutnya, Kemenag siap menyesuaikan regulasi bila diperlukan, termasuk membuka diskusi soal nazir sementara sebagai solusi administratif.
Baca Juga: Empat Kecamatan di Bantaeng Diterjang Banjir, Ribuan Rumah Terendam
Sementara itu, Penata Pertanahan Muda ATR/BPN, Rahmat Pindarto, menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan skema teknis melalui Program PTSL, termasuk kemungkinan sertifikasi atas nama nazir sementara.
