LABVIRAL.COM - Mantan rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar menilai pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana ihwal upaya penundaan pemilu dan penjegalan Anies Baswedan bukan isapan jempol.

Musni mengakui sudah mendapatkan informasi ihwal upaya menunda Pemilu 2024 sebelum Denny Indrayana membeberkannya ke publik. Namun, dia tidak menyebut sumber informasinya.

"Penundaan pemilu dan penjegalan Anies Baswedan yang dikemukakan Deny Indrayana bukanlah isapan jempol. Khusus penundaan pemilu, jauh sebelum masalah tersebut mencuat ke publik, saya sudah dapat info mengenai hal tersebut," kata Musni Umar sebagaimana dikutip Labviral.com dari akun Twitter pribadinya, Sabtu (3/6/2023).

Baca Juga: 4 Hal yang Wajib Diperhatikan Sebelum Berkemah Pakai Motor

Musni mengatakan, setelah mendapat informasi tersebut dirinya berkirim surat ke Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dan meminta waktu bertemu.

"Saya diterima dikediamannya, dia (Jusuf Kalla) meyakinkan saya tidak akan terealisir penundaan pemilu karena harus mengubah UUD dan rakyat pasti menolak," ungkapnya.

Terkait penjegalan Anies Baswedan, Musni mengadakan ada 5 indikator yang bisa membuktikannya.

Baca Juga: Cara Berhenti Langganan IndiHome secara Online dan Offline Juni 2023

Pertama, Musni mengatakan bahwa setiap Anies Baswedan berkunjung ke daerah selalu disambut dengan spanduk yang mendiskreditkannya.

"Kedua, info dari Jaya Suprana yang videonya tersebar luas di medsos," tutur Musni.

"Ketiga, hasil wawancara Rosi dengan Jusuf Wanandi, hanya dua pasang capres," imbuhnya.

Baca Juga: Cara Download ChatGPT di Android dan Langkah Mudah Instal

Kemudian, lanjut Musni, pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Pernyataan Jokowi akan cawe-cawe dan tidak netral," katanya.

Terakhir, banyak pihak yang mendiskreditkan Anies melalui medsos. Di mana Anies dituding melakukan korupsi pada perhelatan Formula E di Jakarta.

Baca Juga: Mau Beli Motor Matic Bekas dengan Harga Rp10 Jutaan Juni 2023, Honda Vario 125 Solusinya

"Cara menjegal Anies diduga keras melalui KPK dalam dugaan kasus Formula E dan PK Moeldoko tentang Partai Demokrat," tukasnya.***.