Labviral.com — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Askweni, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dalam menangani persoalan kecanduan game online di kalangan pelajar. Namun, ia mengingatkan bahwa pendekatan yang diambil harus mempertimbangkan aspek psikologis dan tumbuh kembang anak, serta melibatkan pendekatan yang lebih lembut dan terpadu lintas sektor.
“Saya mengapresiasi atensi Pak Dedi terhadap persoalan serius ini. Namun karena yang kita hadapi adalah anak-anak, maka pendekatannya harus lebih bersifat edukatif, restoratif, dan mengedepankan kesehatan mental,” kata Askweni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/5/2025).
Askweni mengatakan, saat ini ia telah membentuk tim khusus yang terdiri dari psikolog, akademisi, dan pelaku industri game untuk meneliti dampak sosial dari kecanduan game online pada anak.
"Tim ini akan menyusun rekomendasi berbasis riset untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih humanis, berbasis data, dan mampu menyentuh akar masalah," paparnya.
Dedi Mulyadi sebelumnya menetapkan kebijakan pendidikan karakter bagi siswa dengan perilaku khusus melalui barak militer, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 43/PK.03.04/KESRA. Siswa dengan kecenderungan negatif seperti tawuran, merokok, balap liar, mabuk, hingga kecanduan game online akan diberikan pembinaan di lingkungan terstruktur, dengan izin dari orang tua.
Menurut Dedi, kebijakan ini merupakan respons terhadap tingginya angka kecanduan game di Jawa Barat. Ia menyebut, sekitar 10 persen pelajar di provinsi tersebut mengalami kecanduan yang mengganggu pola tidur, aktivitas belajar, bahkan memicu perilaku menyimpang.
“Anak-anak ini tidur jam 4 pagi, bangun jam 10 siang, tidak sekolah. Ini masif dan kalau tidak diintervensi bisa berujung pada hal-hal yang lebih buruk,” ujar Dedi dalam kunjungannya ke Purwakarta, Selasa (6/5). Ia mencontohkan kasus penusukan oleh seorang pelajar kepada kakeknya yang melarangnya keluar malam untuk bermain game.
Askweni menilai, kebijakan tersebut dapat menjadi titik awal penanganan, namun perlu dilengkapi dengan intervensi yang lebih halus dan multidisipliner.
“Anak-anak bukan tentara. Kita butuh program yang bisa membentuk karakter tanpa harus menekan secara fisik. Harus ada sentuhan psikologi, konseling, dan edukasi digital,” ujarnya.
