LABVIRAL.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan keluarga adalah fondasi paling krusial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan sekaligus menjadi kunci mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap terjadi di dalam rumah tangga.
“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada Januari hingga 12 Juni 2025, dilaporkan sebanyak 11.850 kasus kekerasan, dengan jenis yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. Selain itu, data SIMFONI PPA juga menunjukkan bahwa kekerasan paling banyak terjadi dalam rumah tangga. Menurut analisis kami, penyebab terjadinya hal ini diantaranya, pola asuh dalam keluarga, penggunaan gadget yang tidak bijak, dan faktor lingkungan atau keluarga. Faktor keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting, bagaimana anak-anak kita, keluarga-keluarga kita bisa terhindar dari kekerasan, baik di dalam rumah tangga maupun di ranah publik,” ujarnya dalam acara “KolaborAKSI Keluarga untuk Indonesia” di Kantor Kemenko PMK, Selasa (17/6).
Arifah berharap momentum peringatan Hari Keluarga Nasional lewat “KolaborAKSI” menjadi titik tolak penguatan sinergi semua pihak dalam membangun keluarga tangguh.
Baca Juga: Gus Ipul: 4.007 Jiwa Pengungsi Lewotobi Terima Dapur Umum dan Logistik Rp5 Miliar
“Saya berharap bahwa kegiatan pada hari ini bisa menjadi solusi dan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Menjadikan keluarga Indonesia sebagai tempat terbaik untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi. Keluarga berdaya, membangun masyarakat sejahtera, masyarakat tangguh untuk wujudkan Indonesia maju dan berkeadilan,” katanya.
Menko PMK Pratikno sepakat bahwa keluarga berperan seperti sutradara yang menulis skenario dan memberi arahan agar anak tumbuh sehat secara fisik, moral, dan mental.
“Jadi tentu saja ini bukan hanya pekerjaan satu keluarga, tapi pekerjaan bersama dari keluarga Indonesia,” ujar Pratikno
Baca Juga: Jemaah Kloter JKS-12 Bawa Bolu Meranti Usai Alihkan Penerbangan ke Medan Gegara Ancaman Bom
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara Kemenko PMK, Kemen PPPA, Kemendukbangga/BKKBN, Baznas, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha harus terus dikembangkan untuk mengawal ketahanan keluarga.
