LABVIRAL.COM – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menyatakan bahwa kerja-kerja perawatan memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi baru di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menutup kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pokja Ekonomi Perawatan yang digelar di Jakarta, Rabu (25/6).

“Kemen PPPA menaruh harapan besar pada sinergi dan kolaborasi bersama Kementerian dan Lembaga agar ekonomi perawatan menjadi bagian dari roadmap pembangunan nasional. Kata kuncinya adalah kerja sama. Ini bukan sekadar diskusi, ini adalah langkah awal agar kerja-kerja perawatan diakui sebagai fondasi ekonomi baru, terutama bagi perempuan lima tahun ke depan,” ujar Veronica Tan.

Ia menekankan pentingnya pembentukan Pokja Ekonomi Perawatan untuk mendorong lahirnya kebijakan lintas sektor yang adil serta berpihak pada para pekerja perawatan.

Baca Juga: Santri Summit 2025 Hadirkan Puluhan Influencer untuk Edukasi dan Inspirasi Generasi Muda

“Kita perlu regulasi yang mengakui kerja perawatan, baik yang berbayar maupun tidak. Kita juga perlu skema pelatihan dan sertifikasi, layanan perawatan publik yang terjangkau, serta pendataan kontribusi kerja perawatan terhadap ekonomi nasional,” tambahnya.

Veronica juga menyoroti realitas bahwa banyak perempuan Indonesia menjalankan kerja perawatan secara cuma-cuma, mulai dari mengurus anak, merawat lansia, hingga merawat anggota keluarga yang sakit.

“Kita ingin perempuan punya ekonomi. Kita ingin mereka diakui secara prosedural, mendapat hak-haknya sebagai care worker, termasuk ketika mereka bekerja di luar negeri,” tegasnya.

Baca Juga: Gus Ipul Dorong Kepala Daerah Perkuat Validasi Bansos dan Wujudkan Sekolah Rakyat

Lebih lanjut, Veronica menyampaikan bahwa isu ekonomi perawatan telah menjadi pembahasan global pasca pandemi, dan Indonesia harus segera mengambil langkah strategis. Ia membagikan pengalamannya dari forum tahunan ekonomi perawatan di Singapura, di mana pemerintah negara tersebut menjadikan isu populasi menua (aging population) sebagai prioritas nasional.

“Saya melihat pemerintah Singapura menjadikan isu aging population sebagai prioritas, dan itu mendorong tumbuhnya ekosistem kerja perawatan di sana dan membuka peluang ekonomi. Care economy adalah paradigma baru bahkan di tingkat global. Kita perlu membangun kapasitas dan meningkatkan keterampilan para pekerja perawatan ini, agar mereka bisa diakui, dibayar, dan menjadi bagian dari siklus ekonomi yang baru,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pembentukan Kelompok Kerja lintas sektor merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pekerja perawatan.

Baca Juga: Paragon dan BAZNAS Perkuat Karakter Mahasiswa Lewat Program Beasiswa Cendekia

“Pokja ini penting untuk mengubah paradigma tentang pekerjaan domestik, menjamin hak pekerja perawatan, mengakui keberadaan kerja-kerja perawatan, dan bagaimana care economy dijadikan target ekonomi nasional. Kita mendorong lahirnya kebijakan agar standarisasi pekerja perawatan kita bisa naik, dan ketika mereka bekerja di luar (negeri) mereka merasa aman karena haknya terpenuhi,” jelas Veronica.

Di akhir sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, serta International Labour Organization (ILO), dalam menjadikan isu ekonomi perawatan sebagai agenda bersama yang strategis.***