“Kenapa ada pengalihan dari PT. Pos ke Himbara, karena ada ketentuan yang harus kita taati, yang bisa lewat PT. Pos itu hanya untuk KPM-KPM tertentu, yang di 3T atau lansia berat atau penyandang disabilitas berat dan kemudian lansia yang sudah tidak bisa datang ke bank dan lain sebagainya,” urainya.

Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos secara non-tunai melalui Himbara, kecuali untuk kelompok rentan tertentu yang tetap bisa menerima bansos melalui PT Pos.

Baca Juga: BNPB Dorong Kolaborasi Dana Penanggulangan Bencana Lewat Bimtek Lintas Kementerian

“Jadi ada aturan tertentu, maka kita kurangi, kita alihkan kepada Himbara, yang sebelumnya hampir 5 juta (KPM), sekarang sudah di bawah 1 juta (KPM) yang lewat PT. Pos, karena yang lewat PT. Pos itu ada biayanya, sementara yang lewat Himbara itu tidak memerlukan biaya lagi,” jelas Gus Ipul.

Ia juga meminta maaf atas keterlambatan yang dialami sebagian KPM akibat proses transisi ini. “Maka saya mohon maaf, saya mohon maaf jika ada keterlambatan untuk KPM yang melalui PT. Pos, saya mohon maklum karena memang ini ada transisi,” ujarnya.

Selain transisi penyaluran, keterlambatan juga disebabkan oleh proses pembukaan rekening baru bagi KPM baru. Saat ini tercatat ada 3,6 juta KPM yang tengah dalam proses Buka Rekening Kolektif (Burekol) di Himbara.

“Dalam rangka membuka rekening baru untuk KPM yang jumlahnya lebih dari 3 juta itu, Himbara memperlukan waktu, enggak bisa dalam waktu sebulan, dua bulan, ternyata (Burekol) Himbara itu bisa sampai tiga bulan,” ujarnya.

Hingga kini, proses percepatan terus dilakukan dan hasilnya sudah terlihat. “Dari yang Burekol itu kita sudah salur 600 ribu (KPM), jadi ternyata ada jalan gitu untuk mempercepat,” pungkasnya.***