LABVIRAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang benar-benar tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Untuk itu, pemerintah kini mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan.
Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/5/2025), bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.
"Presiden ingin bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak," ujar Gus Ipul.
Menurut data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2025, dari total anggaran bansos sebesar Rp504 triliun yang dialokasikan lintas kementerian dan lembaga, sekitar 45 persen dinilai tidak tepat sasaran. “Contohnya program keluarga harapan dan sembako. Banyak yang seharusnya tidak dapat, justru menerima,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo langsung memerintahkan agar dilakukan konsolidasi data secara menyeluruh. Badan Pusat Statistik (BPS) ditunjuk untuk memimpin proses tersebut, dan dalam waktu tiga bulan lebih, DTSEN berhasil disusun dan difinalisasi.
Data ini kemudian dikuatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025, yang menetapkan DTSEN sebagai acuan tunggal untuk penyaluran seluruh program bantuan dan pemberdayaan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“DTSEN sekarang menjadi pedoman resmi. Semua pihak wajib menggunakannya jika ingin menyalurkan bantuan pemerintah,” tegas Gus Ipul.
Khusus untuk penyaluran bansos di triwulan kedua tahun ini, Kemensos telah melakukan ground-checking untuk memverifikasi data dan mendeteksi kesalahan berupa inclusion errors (orang yang tidak layak tetapi menerima bantuan) serta exclusion errors (orang yang layak tetapi belum menerima bantuan).
“Hasilnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta data yang masuk kategori inclusion errors. Mereka seharusnya tidak menerima bantuan, tapi selama ini masih terdata sebagai penerima. Sementara exclusion errors juga kami temukan dan sedang ditindaklanjuti,” jelasnya.
Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan ketepatan sasaran. DTSEN sendiri direncanakan akan diperbarui setiap tiga bulan sekali.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah mengumumkan paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional selama Juni–Juli 2025. Dari total tersebut, Rp23,59 triliun bersumber dari APBN dan Rp850 miliar dari non-APBN.
“Hari ini Presiden memutuskan memberikan stimulus ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat stabilitas nasional,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas, didampingi oleh Menteri Sosial, Menteri Pertanian, dan Kepala BPS.
Paket stimulus tersebut mencakup lima bentuk bantuan: diskon transportasi, potongan tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Untuk bansos tambahan, pemerintah menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan (Juni dan Juli) kepada 18,3 juta penerima Kartu Sembako. Selain itu, mereka juga akan menerima masing-masing 10 kg beras per bulan, atau total 20 kg untuk dua bulan.
"Total anggaran untuk tambahan bansos ini sebesar Rp11,93 triliun," ungkap Sri Mulyani.
Sumber: Kementerian Sosial
