LABVIRAL.COM – Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dalam upaya mempercepat digitalisasi pengelolaan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Dukungan dari BNI mencakup berbagai sistem digital, seperti digitalisasi administrasi siswa dan guru, mulai dari proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS).

Tak hanya itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos ke sekolah, sistem penggajian guru (payroll), layanan transaksi untuk mitra seperti katering dan laundry, serta dashboard keuangan sekolah berbasis cashless melalui QRIS dan BNIdirect.

Baca Juga: Wanita PUI Dorong Transformasi Perempuan sebagai Agen Perubahan Bangsa

“Ini luar biasa. Dengan digitalisasi, pengelolaan Sekolah Rakyat akan lebih modern, efisien, transparan, dan meminimalisir kebocoran anggaran. Kita bisa memantau langsung data absensi, gizi, hingga keuangan sekolah melalui dashboard,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat bertemu dengan jajaran BNI di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Setiap Sekolah Rakyat nantinya juga akan memiliki kartu tanda siswa dan pegawai, perangkat presensi untuk makan dan ibadah, serta aplikasi Smart School yang berisi kalender akademik, jurnal kelas, tagihan digital, dan informasi saldo siswa. Sistem ini sebelumnya telah digunakan di lebih dari seribu sekolah swasta dan pesantren, dan kini disiapkan untuk diterapkan di Sekolah Rakyat.

Gus Ipul berharap seluruh sistem digital BNI bisa segera terpasang dan diujicobakan sebelum tahun ajaran baru dimulai. “Kita punya jadwal, 14 Juli nanti kita mulai masa orientasi. Gedung sudah direnovasi, guru sudah disiapkan, tinggal kita pasang alat-alatnya, kartu siswa, sistem absensi, dashboard laporan,” jelasnya.

Baca Juga: Karhutla Meningkat, Sejumlah Daerah di Sumatra dan Aceh Alami Dampak Serius

Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pendidikan gratis dari Kemensos yang ditujukan kepada anak-anak dari keluarga dengan desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak, seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.