Kemensos Dorong Transformasi Digital untuk Penyaluran Bansos Lebih Akurat

LABVIRAL.COM – Kementerian Sosial menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang diinisiasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Inisiatif ini diharapkan dapat menghadirkan pendistribusian bansos yang lebih akurat, transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

"Kita berharap digitalisasi betul-betul menjadi jalan keluar (pendistribusian lebih tepat sasaran)," ujar Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure pada Program Perlindungan Sosial di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Agus Jabo mengungkapkan bahwa selama ini, proses penyaluran bansos masih kerap terkendala, terutama dalam hal validitas data penerima bantuan. Hal ini menyebabkan penyaluran tidak sepenuhnya menyentuh target yang sebenarnya.

"Dan kita berharap betul bahwa dengan adanya digitalisasi ini ke depan, itu bantuan-bantuan sosial betul-betul tepat sasaran dan diterima oleh keluarga penerima manfaat," tambahnya.

Kemensos saat ini tengah menyalurkan bansos triwulan II 2025 dan program penebalan bansos bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran dilakukan dengan menggunakan data transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai dengan arahan Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

"Kalau kemarin kita menggunakan DTKS, sekarang menggunakan DTSEN, sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025," jelas Agus Jabo.

Untuk memastikan validitas data, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) rutin melakukan pemutakhiran DTSEN setiap tiga bulan. Salah satu fokus utamanya adalah mengatasi inclusion error, yaitu kasus di mana orang yang tidak berhak justru terdaftar sebagai penerima bantuan.

"Kita melakukan groundcheck supaya DTSEN dengan penerima manfaat itu betul-betul sesuai. Melakukan pemutakhiran sesuai dengan Inpres itu selama 3 bulan sekali bekerjasama dengan BPS," tegasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi langkah Kemensos dalam mendukung digitalisasi bansos. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung kelancaran program ini.

"Jadi semua harus saling mendukung. Saya minta kunci kalau itu kita lakukan semua dalam konteks untuk kepentingan nasional, tidak ada hambatan yang tidak bisa diselesaikan," tegas Luhut.

Luhut optimistis bahwa Indonesia mampu menjalankan sistem ini dengan baik. "Dan teknologi pun saya lihat selama berapa waktu terakhir, I'm so confident (saya percaya diri) bahwa kita bisa. Dan bangsa ini adalah bangsa hebat," ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sikap terbuka dalam kepemimpinan. "Kita kompak saja. Kompak, saling memberitahu dan mau juga diberitahu, dan saling dengar dan mau juga didengar. Karena masalahnya itu kadang-kadang kalau kita pemimpin, kita paling tahu semua. Padahal enggak bisa begitu," katanya.

Sebelumnya, DEN merancang pengembangan infrastruktur digital publik dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Pendekatan ini mengadopsi sistem Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup tiga elemen utama: identitas digital penerima manfaat, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data (data exchange).

Program digitalisasi ini masih dalam tahap pembahasan antara DEN, Kemensos, Kominfo, Kemendagri, BPS, serta sejumlah instansi lainnya. Pilot project pengembangan infrastruktur digital publik ini dijadwalkan akan diluncurkan pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.***