"Kita melakukan groundcheck supaya DTSEN dengan penerima manfaat itu betul-betul sesuai. Melakukan pemutakhiran sesuai dengan Inpres itu selama 3 bulan sekali bekerjasama dengan BPS," tegasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi langkah Kemensos dalam mendukung digitalisasi bansos. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung kelancaran program ini.

Baca Juga: BNPB Luncurkan Teknologi Cuaca untuk Cegah Karhutla di Kalimantan Barat

"Jadi semua harus saling mendukung. Saya minta kunci kalau itu kita lakukan semua dalam konteks untuk kepentingan nasional, tidak ada hambatan yang tidak bisa diselesaikan," tegas Luhut.

Luhut optimistis bahwa Indonesia mampu menjalankan sistem ini dengan baik. "Dan teknologi pun saya lihat selama berapa waktu terakhir, I'm so confident (saya percaya diri) bahwa kita bisa. Dan bangsa ini adalah bangsa hebat," ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sikap terbuka dalam kepemimpinan. "Kita kompak saja. Kompak, saling memberitahu dan mau juga diberitahu, dan saling dengar dan mau juga didengar. Karena masalahnya itu kadang-kadang kalau kita pemimpin, kita paling tahu semua. Padahal enggak bisa begitu," katanya.

Baca Juga: Digitalisasi Sekolah Rakyat Dimulai, Kemensos Gandeng BNI untuk Tata Kelola Modern

Sebelumnya, DEN merancang pengembangan infrastruktur digital publik dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Pendekatan ini mengadopsi sistem Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup tiga elemen utama: identitas digital penerima manfaat, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data (data exchange).

Program digitalisasi ini masih dalam tahap pembahasan antara DEN, Kemensos, Kominfo, Kemendagri, BPS, serta sejumlah instansi lainnya. Pilot project pengembangan infrastruktur digital publik ini dijadwalkan akan diluncurkan pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.***