Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia.

WP yang meninggalkan Indonesia secara permanen: dokumen menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Bendahara pemerintah: dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara.

Baca Juga: Mana yang Lebih Mahal, Biaya Perawatan Mobil Transmisi Manual atau Matic?

WP dengan NPWP ganda: surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki WP perempuan yang sudah menikah.

fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. WP Badan.

Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan, sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Kredit Kendaraan Macet, Nggak Usah Takut Begini Cara Cegah Kendaraan Ditarik Leasing

Dokumen yang diunggah ini dianggap sudah ditandatangani dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila NPWP telah dinonaktifkan, maka WP akan menjadi WP Non-efektif.

Berdasarkan informasi di laman DJP, penetapan status WP Non-efektif akan memiliki konsekuensi sebagai berikut: Tidak melaksanakan kewajiban melaporkan SPT Tidak akan diterbitkan surat teguran sekalipun jika tidak menyampaikan SPT Tidak akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi

Sebagai akibat tidak melaporkan SPT Wajib pajak yang boleh menonaktifkan NPWP Melansir indonesia.go.id, syarat menonaktifkan NPWP mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013.