“Satgas Terpadu PPA akan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, legislatif, organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat, akademisi, hingga Forum Anak. Dibentuknya Satgas ini menunjukkan komitmen kita dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kekerasan, sekaligus mengupayakan langkah-langkah pencegahan secara lebih sistematis,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Harry Pahlevi Harahap, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 sudah tercatat 20 kasus kekerasan yang ditangani. Oleh karena itu, dibentuknya Satgas ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menurunkan angka kekerasan dan menciptakan kota yang ramah bagi kelompok rentan.
Baca Juga: Kondisi Bencana di Tanah Air: Banjir, Erupsi, dan Karhutla per 19 Juni 2025
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa keberadaan Satgas Terpadu menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik, khususnya dari para korban kekerasan. Menurutnya, inisiatif ini akan mendorong korban untuk berani melapor.
“Ketika masyarakat berani melapor, maka korban akan lebih cepat mendapatkan pendampingan, akses terhadap layanan pemulihan, serta kesempatan memperoleh keadilan. Satgas ini harus mampu menciptakan rasa aman dan menjamin kerahasiaan serta keberpihakan kepada korban,” tegasnya.***
