LABVIRAL.COM - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyatakan dukungannya atas peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Peduli Perempuan dan Anak yang digagas Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Menurutnya, pembentukan Satgas ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak.
“Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual dan/atau fisik sepanjang hidupnya dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.
Pembentukan Satgas Terpadu Peduli Perempuan dan Anak merupakan komitmen penting untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak khususnya ketika mereka menjadi korban kekerasan,” tegas Menteri PPPA saat menghadiri peluncuran yang digelar secara hybrid, Selasa (18/6).
Baca Juga: KUA Jadi Motor Penguatan Keluarga, Kemenag Latih 100 Kepala KUA Susun Strategi Nasional
Ia juga menyampaikan bahwa semakin tingginya angka kekerasan berbasis gender, eksploitasi anak, dan ancaman dunia digital terhadap remaja menjadi alasan utama pentingnya kehadiran Satgas ini. Satgas Terpadu PPA diharapkan menjadi garda depan dalam penanganan kekerasan secara terpadu di daerah, serta mendorong kolaborasi antara seluruh sektor untuk menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh.
“Kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menggagas dan mendorong terbentuknya Satgas ini. Ini adalah wujud kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, kepolisian, tenaga kesehatan, pendidik, organisasi masyarakat sipil, dan tentunya para pejuang hak perempuan dan anak.
Semoga Satgas ini bekerja dengan semangat, penuh empati, memberikan respon cepat, koordinasi kuat, dan pendekatan yang humanis. Mari kita jadikan Padangsidimpuan sebagai kota yang ramah perempuan, layak anak, dan aman untuk semua warganya,” jelas Menteri PPPA.
Baca Juga: Ribuan Korban Erupsi Lewotobi Dapat Dukungan Dapur Umum dan Logistik dari Kemensos
Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, menyambut baik dukungan dari Kementerian PPPA terhadap penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa Satgas Terpadu akan berperan sebagai simpul koordinasi antara berbagai pihak.
“Satgas Terpadu PPA akan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, legislatif, organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat, akademisi, hingga Forum Anak. Dibentuknya Satgas ini menunjukkan komitmen kita dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kekerasan, sekaligus mengupayakan langkah-langkah pencegahan secara lebih sistematis,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Harry Pahlevi Harahap, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 sudah tercatat 20 kasus kekerasan yang ditangani. Oleh karena itu, dibentuknya Satgas ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menurunkan angka kekerasan dan menciptakan kota yang ramah bagi kelompok rentan.
Baca Juga: Kondisi Bencana di Tanah Air: Banjir, Erupsi, dan Karhutla per 19 Juni 2025
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa keberadaan Satgas Terpadu menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik, khususnya dari para korban kekerasan. Menurutnya, inisiatif ini akan mendorong korban untuk berani melapor.
“Ketika masyarakat berani melapor, maka korban akan lebih cepat mendapatkan pendampingan, akses terhadap layanan pemulihan, serta kesempatan memperoleh keadilan. Satgas ini harus mampu menciptakan rasa aman dan menjamin kerahasiaan serta keberpihakan kepada korban,” tegasnya.***
