LABVIRAL.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi strategi komprehensif untuk memberdayakan orang tua dan menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Namanya optimalisasi dari Sekolah Rakyat. Nanti anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan,” ujar Gus Ipul dalam wawancara dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di lobi Gedung Kementerian Sosial, Rabu (2/7/2025).
Gus Ipul menambahkan bahwa pemberdayaan ini mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan usaha produktif, dan kemudahan akses permodalan. Selain itu, kondisi hunian keluarga miskin juga mendapat perhatian. “Kalau tanahnya milik sendiri, kita bantu supaya rumahnya lebih layak huni. Kalau itu rumahnya orang lain, kita kerja sama dengan kabupaten kota untuk menyediakan lahan,” jelasnya.
Baca Juga: Kloter Terakhir Tinggalkan Makkah, Fokus Pelayanan Haji Kini Beralih ke Madinah
Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya terintegrasi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan keluarga, dari pendidikan anak hingga kemandirian ekonomi orang tua. Semua intervensi tersebut dilaksanakan secara bersamaan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih besar dan berkelanjutan.
Tak hanya di atas kertas, dampak ekonomi dari program ini sudah mulai terasa. Rekrutmen guru dan tenaga pendidik diprioritaskan dari daerah setempat. “Guru-gurunya diusahakan dari kabupaten, kota tersebut. Jadi ya tentu membuka lapangan kerja,” ujar Gus Ipul.
Begitu juga pembangunan dan renovasi sekolah, yang turut menyerap banyak tenaga kerja lokal. “Saya lihat di satu titik itu ada 100 pekerja yang bekerja 24 jam secara bergantian. Kalau ada di 100 titik, sudah ribuan pekerja yang turut terlibat dalam renovasi,” tambahnya.
Baca Juga: Modul Khusus Lindungi Anak di Sekolah Rakyat, KPAI Siapkan Panduan Ramah Anak
Gus Ipul turut mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Ia menegaskan pentingnya menciptakan ruang belajar yang bebas dari kekerasan. “Jangan sampai terjadi perundungan di sekolah ini, kekerasan seksual di sekolah ini, dan jangan sampai ada gerakan intoleransi,” tegasnya.
Sebagai langkah mitigasi, Kementerian Sosial bekerja sama dengan KPAI serta Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Teknologi juga akan digunakan sebagai alat pemantau untuk memastikan keamanan. “Kita juga akan menggunakan teknologi salah satunya, perbanyak CCTV, yang bisa mengawasi situasi dan kondisi secara menyeluruh,” ujarnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai lingkungan belajar dan tinggal yang aman dan layak, lengkap dengan fasilitas standar nasional seperti ruang kelas, kamar tidur, dapur, laboratorium, makanan bergizi, seragam, dan laptop.
Baca Juga: Sinergi Kemenag dan BAZNAS Kembangkan Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Umat
Kurikulumnya disusun dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup persiapan fisik, mental, dan akademik berbasis pemetaan bakat (talent mapping), serta penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan literasi melalui pembelajaran intra, ko, dan ekstrakurikuler.
Rencananya, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025, dengan total 395 rombongan belajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Distribusinya mencakup 48 titik di Pulau Jawa, 22 titik di Sumatra, 15 di Sulawesi, masing-masing 4 titik di Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku, serta 3 titik di Papua.
Selain 100 titik awal, pemerintah menargetkan penambahan 100 titik lagi sesuai arahan Presiden Prabowo, memanfaatkan balai latihan kerja dan UPT milik Kemenaker serta pemerintah daerah. Dengan langkah ini, Sekolah Rakyat ditargetkan dapat menampung lebih dari 20 ribu siswa.***
