Sebagai langkah mitigasi, Kementerian Sosial bekerja sama dengan KPAI serta Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Teknologi juga akan digunakan sebagai alat pemantau untuk memastikan keamanan. “Kita juga akan menggunakan teknologi salah satunya, perbanyak CCTV, yang bisa mengawasi situasi dan kondisi secara menyeluruh,” ujarnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai lingkungan belajar dan tinggal yang aman dan layak, lengkap dengan fasilitas standar nasional seperti ruang kelas, kamar tidur, dapur, laboratorium, makanan bergizi, seragam, dan laptop.
Baca Juga: Sinergi Kemenag dan BAZNAS Kembangkan Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Umat
Kurikulumnya disusun dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup persiapan fisik, mental, dan akademik berbasis pemetaan bakat (talent mapping), serta penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan literasi melalui pembelajaran intra, ko, dan ekstrakurikuler.
Rencananya, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025, dengan total 395 rombongan belajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Distribusinya mencakup 48 titik di Pulau Jawa, 22 titik di Sumatra, 15 di Sulawesi, masing-masing 4 titik di Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku, serta 3 titik di Papua.
Selain 100 titik awal, pemerintah menargetkan penambahan 100 titik lagi sesuai arahan Presiden Prabowo, memanfaatkan balai latihan kerja dan UPT milik Kemenaker serta pemerintah daerah. Dengan langkah ini, Sekolah Rakyat ditargetkan dapat menampung lebih dari 20 ribu siswa.***
