Salah satu alasan dibentuknya Sekber Golkar juga untuk mengimbangi pengaruh PKI yang tengah merajalela.

Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono merupakan ketua pertama Sekber Golkar. Kemudian digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Dilansir LABVIRAL.com dari golkartakalar.or.id, jumlah anggota Sekber Golkar bertambah pesat karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar di Front Nasional menyadari perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk memastikan Pancasila dan UUD 1945.

Baca Juga: Profil Nasdem, Peserta Pemilu Nomor Urut 5, Ketua Umum Pertamanya Bukan Surya Paloh

Semula anggotanya bergabung dengan 61 organisasi dan kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Setelah peristiwa Gerakan 30 September, Sekber Golkar mulai beralih sebagai elektoral bagi rezim orde baru.

Sekber Golkar kemudian mengalami konflik politik di internal, di mana para perwira militer dan pimpinan sipil yang dekat dengan Soekarno disingkirkan dan digantikan dengan mereka yang dekat dengan Soeharto.

Pada 1969, organisasi-organisasi anggotanya dirampingkan dan Sekber Golkar dipimpin Mayjen Sokowati. Pada 1971, pemerintahan Soeharto melakukan revisi terhadap Undang Undang tentang Pemilu dan Legislatif untuk menjamin kontrolnya pemerintahan.

Baca Juga: Profil PAN, Peserta Pemilu 2024 Nomor Urut 12, Lahir di Penghujung Orde Baru

Perubahan itu membuat Sekber Golkar berhasil memenangkan 62,8 persen suara dan mendapatkan 236 dari 360 kursi pada Pemilu 1971.

Setelah itu, sesuai dengan ketentuan dalam ketetapan MPRS tentang perlunya penataan ulang pada politik Indonesia, maka pada 17 Juli 1971, Sekber Golkar diubah menjadi Golkar.