Golkar pun menggunakan struktur baru yang menunjuk Soeharto dan militer mendominasi dengan memiliki kekuasaan paling besar.
Digenggam Soeharto, Golkar semakin di puncak.
Baca Juga: Profil Partai Buruh, Peserta Pemilu 2024 Nomor Urut 6
Pada 1973, Soeharto membuat kebijakan penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai. Akibatnya, partai-partai Islam masuk ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara partai sekuler-nasionalis masuk ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pada 1998, Golkar mengalami guncangan imbas mundurnya Soeharto sebagai Presiden.
Setelah itu, Golkar masih disebut-sebut sebagai warisan Orde Baru yang merupakan sumber krisis multi dimensional rakyat Indonesia. Kala itu, sejumlah aktivis dan mahasiswa menentang keberadaan Golkar.
Baca Juga: Profil Partai Gelora, Peserta Pemilu 2024 Nomor Urut 7, Disebut Pecahan PKS
Pada akhirnya, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 9-11 Juli 1998 digelar. Kala itu terbentuknya dua kubu, kubu BJ Habibie yang menjagokan Akbar Tandjung sebagai calon ketua umum. Sementara, kubu militer menjagokan Edi Sudrajat.
Akhir 1998, Akbar Tandjung menduduki posisi sebagai Ketua Umum Golkar. Setelah itu, Golkar mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mengusung semangat reformasi.
Sedangkan Edi justru membuat partai baru bernama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada 15 Januari 1999.
