LABVIRAL.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mempercepat agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan advokasi bersama gubernur, bupati, wali kota, dan pimpinan daerah se-Sulawesi Selatan, Selasa (21/5/2025).
Dalam arahannya, Menteri Arifah mengapresiasi sejumlah capaian daerah, seperti terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, pelaksanaan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA), serta meningkatnya status Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di provinsi tersebut.
“Kami mengapresiasi semangat daerah dalam membangun ekosistem yang aman, adil, dan inklusif bagi perempuan dan anak,” ujarnya.
Baca Juga: BWI Dorong Kemandirian Pesantren Lewat Program Wakaf Uang
Meski demikian, Menteri PPPA menyoroti tantangan yang masih dihadapi, termasuk rendahnya Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sulsel dan meningkatnya angka perkawinan anak yang mencapai 8,09 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,90 persen.
“Perkawinan anak bukan hanya isu hukum, tapi juga mengancam masa depan pendidikan dan kesehatan anak, khususnya perempuan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Untuk mendukung percepatan perlindungan perempuan dan anak, Menteri Arifah mendorong seluruh pemda mendukung tiga program prioritas Kementerian PPPA: Penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan akses layanan aduan SAPA 129, dan pengembangan satu data perempuan dan anak berbasis desa.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmen penuh pemprov untuk mendukung program prioritas Kemen PPPA. Ia menekankan pentingnya pendekatan inovatif dan kolaboratif agar isu perempuan, anak, dan kelompok rentan menjadi bagian integral dari pembangunan.
“Kami mengajak seluruh kabupaten/kota untuk mendorong OPD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan turut serta menciptakan ruang yang aman bagi perempuan dan anak,” ujar Fatmawati.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA juga mengumumkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik tahun 2025 untuk Sulsel senilai lebih dari Rp8 miliar, yang akan digunakan untuk peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak.
Baca Juga: Hari Ketiga Pascagempa Bengkulu, Pemerintah Genjot Pembersihan dan Pembongkaran Rumah Rusak
“Kolaborasi pusat dan daerah sangat penting. Pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri. Kepemimpinan daerah adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Menteri Arifah.
Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian PPPA dan Pemerintah Provinsi Sulsel, yang menegaskan komitmen bersama dalam mempercepat program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.***
Sumber: Kementerian PPPA
