LABVIRAL.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menekankan pentingnya peran strategis Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung perlindungan anak di Indonesia. Hal ini disampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Fatayat NU bertema “Perempuan Tangguh: Mewujudkan Kepemimpinan Transformatif dan Inovasi Berkelanjutan” pada Jumat (27/6) di Tangerang.
"Fatayat NU telah membuktikan dirinya sebagai madrasah kepemimpinan perempuan yang unggul dan berakar di masyarakat. Di tengah tantangan sosial yang kompleks, kita butuh kepemimpinan perempuan yang transformatif dan peduli pada masa depan anak di Indonesia. Perjuangan kita masih panjang apalagi jika kita melihat Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 yang menunjukkan sekitar 51 persen anak usia 13–17 tahun mengalami kekerasan, dengan kekerasan emosional menjadi yang paling dominan. Oleh karena itu, kami terus mendorong penguatan peran organisasi masyarakat seperti Fatayat NU untuk menjawab tantangan tersebut di akar rumput," tutur Menteri Arifah.
Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi perempuan. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, disebutkan bahwa 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Menteri PPPA memberikan apresiasi atas peran Fatayat NU dalam mencetak pemimpin perempuan muda yang berpihak pada kelompok rentan.
Baca Juga: Sekjen Kemensos Dorong Pemda Kawal Mutu Pendidikan Sekolah Rakyat
Dengan lebih dari 21.000 ranting di Indonesia dan 18 Pimpinan Cabang Istimewa di luar negeri, Fatayat NU dianggap sebagai kekuatan sosial yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan publik.
“Fatayat NU memiliki kapasitas sebagai think tank sekaligus komunikator antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Mereka hadir di desa, di kota, bahkan hingga luar negeri, menjadikan mereka ujung tombak dalam transformasi sosial kita. Kami percaya kepemimpinan perempuan dan perlindungan anak adalah fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi, upaya menciptakan masa depan yang adil, aman, dan setara bagi seluruh anak bangsa dapat terwujud,” jelasnya.
Kemen PPPA juga telah menyiapkan tiga program prioritas untuk 2024–2029, termasuk Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang merupakan perluasan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini mengajak berbagai elemen bangsa menciptakan lingkungan aman, inklusif, dan memberdayakan.
Baca Juga: BCA Syariah Gandeng BAZNAS Dorong Wirausaha Mustahik Lewat Bazar Muharam
Selain itu, layanan Call Center SAPA 129 akan diperluas fungsinya agar lebih cepat dan mudah diakses. Satu data perempuan dan anak berbasis desa juga akan diperkuat demi mendukung kebijakan yang akurat dan berbasis bukti.
Mewakili Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. Rumadi menegaskan pentingnya kaderisasi Fatayat NU yang berkelanjutan. “Organisasi yang kuat lahir dari kaderisasi yang mapan. Fatayat NU, sebagai bagian dari struktur Nahdlatul Ulama yang kokoh hingga tingkat akar rumput, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan para ulama yakni Islam yang damai, tidak mewarisi kebencian, dan mampu merawat harmoni antara keislaman dan kebangsaan,” ujarnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, juga menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan.
Baca Juga: Veronica Tan: Ekonomi Perawatan Bisa Jadi Pilar Baru Pembangunan Nasional
“Fatayat NU harus hadir di ruang-ruang pengambilan kebijakan agar perspektif perempuan terwakili. Kita ingin mencetak pemimpin perempuan yang berpandangan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah, berpihak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta mampu menjawab tantangan zaman,” tegasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 115 peserta dari berbagai daerah, yang merupakan kader potensial dan penggerak kepemimpinan perempuan muda di lingkungan Nahdlatul Ulama.***
