LABVIRAL.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa program Sekolah Rakyat akan resmi berjalan serentak mulai Juli 2025. Sebanyak 100 titik rintisan telah disiapkan untuk menampung 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, didampingi oleh 1.554 guru serta 3.390 tenaga pendidikan pendukung.
“Sekolah Rakyat ini, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden Prabowo, adalah untuk keluarga yang kurang mampu, keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah, atau bahkan sudah putus sekolah,” kata Gus Ipul, Senin (30/6/2025).
Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, di mana siswa belajar pelajaran formal di siang hari, dan mendapat pendidikan karakter pada malam hari. Kurikulum mencakup penguatan nilai agama, kepemimpinan, serta keterampilan hidup.
Baca Juga: BNPB Catat Sejumlah Bencana Alam di Akhir Juni 2025, Warga Diimbau Tetap Waspada
“Ada ekstrakulikulernya dan ada kegiatan lain yang menunjang, sehingga mereka diharapkan punya keterampilan-keterampilan sesuai dengan minatnya,” jelas Gus Ipul. Penjaringan siswa dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dilengkapi verifikasi lapangan oleh Dinsos, PKH, BPS, dan kepala daerah.
“Sasaran kita dari Desil 1 yang miskin-miskin ekstrem itu, kemudian ada tim yang berkunjung, berdialog dengan orangtuanya, melihat kondisi objektifnya,” ujarnya. Jika ada yang belum tercatat, namun hasil survei menunjukkan kondisi layak, tetap bisa diterima. “Jika mereka sampai putus sekolah, ada kemungkinan mereka diberi peluang untuk bisa di Sekolah Rakyat. Istilahnya promotif, itu adalah multi-entry, multi-exit,” lanjutnya.
Pada tahap awal, gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi akan digunakan. Ke depannya, pemerintah menargetkan membangun sekolah permanen di lahan minimal 8 hektare, dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dan fasilitas lengkap.
Baca Juga: IKA UNPAD dan BAZNAS Jalin Kolaborasi Bangun Unit Pengumpul Zakat Alumni
“Diperkirakan biayanya satu sekolah itu sampai Rp200 miliar, lengkap dengan meubelairnya, dan perangkat yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar,” ujar Gus Ipul.
Distribusi sekolah tahap pertama mencakup 395 rombongan belajar di 100 lokasi, dengan Pulau Jawa sebagai wilayah terbanyak (48 titik), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 titik).
“100 titik pertama ini sudah ada 9.755 siswa, 1.554 guru dan 3.390 tenaga Pendidikan,” tambah Gus Ipul. Gedung sementara yang digunakan tahun ini tidak akan dibiarkan kosong setelahnya. “Akan difungsikan sebagai rumah singgah atau layanan sesuai kebutuhan pemerintah daerah setelah tidak lagi digunakan,” imbuhnya.
Tenaga pendidik akan berasal dari ASN sebagai kepala sekolah, sedangkan guru diambil dari PPPK dan lulusan pendidikan profesi guru. Pengelolaan dilakukan bersama Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, dan BKN.
Guna memastikan lingkungan asrama yang aman, Kementerian PPPA dan KPAI dilibatkan. Fokus utama adalah mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.
“Jangan sampai terjadi perundungan di sekolah, kedua jangan sampai terjadi kekerasan seksual, dan yang ketiga jangan sampai ada semacam tindakan atau ucapan yang mengarah pada intoleransi. Kita melakukan upaya penjagaan dengan mekanisme yang sedang disiapkan,” tegas Gus Ipul.
Baca Juga: PSM Rayakan 50 Tahun Pengabdian dengan Aksi Sosial dan Pemberdayaan di Kulon Progo
Untuk gelombang kedua, pemerintah sedang menyiapkan tambahan 100 titik, termasuk pemanfaatan 122 BLK milik Kemnaker dan 45 gedung Pemda. Targetnya mencakup 424 rombel, 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga pendidikan.
“Ada 100 titik lagi yang kedua, juga sedang dalam proses baik itu rekrutmen murid dan guru, itu Insya Allah akan menyusul,” kata Gus Ipul. Ia optimis dua gelombang ini bisa memulai proses belajar di bulan Juli. “Mudah-mudahan di bulan Juli, kedua tahap ini bisa kita lakukan memulai proses belajar mengajar,” pungkasnya.***
