LABVIRAL.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengundang seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
Sekolah Rakyat akan mulai diluncurkan secara serentak di 100 titik pada 14 Juli 2025. Lokasi tersebut merupakan sekolah rintisan yang memanfaatkan gedung milik Kementerian Sosial sebagai sarana awal penyelenggaraan.
"Kita ingin pengawasan luar dan dalam supaya bisa mengawal Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik. Bahkan, saya juga membuka akses pada siapapun untuk bisa turut mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul pada Senin (30/6/2025).
Baca Juga: Regulasi Rumah Doa Disiapkan Kemenag Usai Insiden Intoleransi di Sukabumi
"Kita baru akan memulai (penyelenggaraan Sekolah Rakyat). Tentu kita terus ingin mendengarkan masukan, saran, kritik dan juga doa restu dari masyarakat luas," tambahnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh. Selain melibatkan berbagai pihak, ia juga menyebut teknologi akan digunakan untuk mendukung pengawasan.
"Nanti kita juga mungkin melibatkan teknologi. Misalnya, seperti diperbanyak CCTV dan lain sebagainya. Itu salah satu (upaya pengawasan)," ujarnya.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Mulai Jalan Juli 2025, Fokus Didik Anak dari Keluarga Miskin
Selain itu, pengawasan juga terintegrasi dalam kurikulum Sekolah Rakyat yang dirancang dengan sistem multi-entry multi-exit dan disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan individu siswa. Kurikulumnya mengacu pada kurikulum nasional, namun dirancang khusus untuk meningkatkan relevansi terhadap realitas sosial siswa.
"Jadi kurikulumnya memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu juga ada yang menarik, karena ini sekolah berasrama Bagaimana pengawasan-pengawasannya supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Ada tiga yang sering jadi bahasan itu. Pertama adalah bagaimana jangan sampai terjadi bullying atau perundungan, jangan sampai terjadi kekerasan seksual, jangan sampai misalnya ada intoleransi di dalam Sekolah Rakyat ini. Nah, kita kerja sama dengan Kementerian Agama, kemudian (Kementerian) Pemberdayaan Perempuan dan Anak ada di sini juga, termasuk KPAI kita ajak untuk membuat kurikulum-kurikulum dalam rangka untuk supaya mencegah hal-hal yang tidak boleh terjadi di dunia Pendidikan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyatakan bahwa Kementerian Sosial bersama Tim Formatur Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi dan membina siswa.
Baca Juga: BNPB Catat Sejumlah Bencana Alam di Akhir Juni 2025, Warga Diimbau Tetap Waspada
"Saya memahami ini sebagai hal yang mulia, hal yang saya tadi sampaikan, upaya Presiden Prabowo untuk memuliakan mereka yang terpinggirkan, memuliakan mereka yang belum beruntung, memuliakan mereka yang masih dalam kategori kurang mampu atau dalam istilah statistiknya disebut sebagai miskin ekstrem dan miskin. Nah, untuk itulah sekali lagi kami merasa bahwa ini belum semuanya sempurna, tapi setiap waktu kami ingin manfaatkan untuk memperbaiki hal-hal yang belum sempurna itu," jelasnya.
Tahap pertama Sekolah Rakyat mencakup 100 titik yang siap menampung 9.755 siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, dengan dukungan dari 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.
Saat ini, Kemensos juga tengah mempersiapkan 100 titik tambahan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemda. Target tahap selanjutnya mencakup 424 rombongan belajar dengan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga pendidik.***
