"Jadi kurikulumnya memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu juga ada yang menarik, karena ini sekolah berasrama Bagaimana pengawasan-pengawasannya supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Ada tiga yang sering jadi bahasan itu. Pertama adalah bagaimana jangan sampai terjadi bullying atau perundungan, jangan sampai terjadi kekerasan seksual, jangan sampai misalnya ada intoleransi di dalam Sekolah Rakyat ini. Nah, kita kerja sama dengan Kementerian Agama, kemudian (Kementerian) Pemberdayaan Perempuan dan Anak ada di sini juga, termasuk KPAI kita ajak untuk membuat kurikulum-kurikulum dalam rangka untuk supaya mencegah hal-hal yang tidak boleh terjadi di dunia Pendidikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyatakan bahwa Kementerian Sosial bersama Tim Formatur Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi dan membina siswa.

Baca Juga: BNPB Catat Sejumlah Bencana Alam di Akhir Juni 2025, Warga Diimbau Tetap Waspada

"Saya memahami ini sebagai hal yang mulia, hal yang saya tadi sampaikan, upaya Presiden Prabowo untuk memuliakan mereka yang terpinggirkan, memuliakan mereka yang belum beruntung, memuliakan mereka yang masih dalam kategori kurang mampu atau dalam istilah statistiknya disebut sebagai miskin ekstrem dan miskin. Nah, untuk itulah sekali lagi kami merasa bahwa ini belum semuanya sempurna, tapi setiap waktu kami ingin manfaatkan untuk memperbaiki hal-hal yang belum sempurna itu," jelasnya.

Tahap pertama Sekolah Rakyat mencakup 100 titik yang siap menampung 9.755 siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, dengan dukungan dari 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.

Saat ini, Kemensos juga tengah mempersiapkan 100 titik tambahan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemda. Target tahap selanjutnya mencakup 424 rombongan belajar dengan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga pendidik.***