LABVIRAL.COM - Gerakan golput atau golongan putih selalu ada setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), atau sejak pertama kali bangsa Indonesia menyelenggarakannya pada 1955.

Gerakan golput kala itu didasari kekecewaan terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap tidak demokratis dengan membatasi partai-partai politik.

Pertama kali gerakan golput digaungkan aktivis Arief Budiman pada 1971 bersama sejawatnya Adnan Buyung Nasution, Imam Waluyo, Julius Usman dan Husin Umar. Pemilu 1971 terlaksana pada 5 Juli 1971 atau setelah 4 tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan.

Baca Juga: Siapa Rose Hunbury yang Dirumorkan Selingkuh dengan Pangeran William? Bukan Wanita Sembarangan!

Pemilu tersebut diikuti sepuluh partai, yakni Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golongan Karya (Golkar), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Menurut Arief dalam bukunya Kebebasan, Negara, Pembangunan (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), pembatasan partai politik dalam Pemilu 1971 melanggar asas demokrasi yang paling mendasar, yakni kemerdekaan berserikat dan berpolitik.

Setelah Pemilu 1971 terlaksana, fenomena golput terus menunjukan eksistensinya.  Tren golput cenderung naik sejak era reformasi. Pileg 1999 angka golput mencapai 6,4%, pileg 2004 meningkat menjadi 15,9% dan pileg 2009 mencapai angka 29,1%, pileg 2014 24,89 persen, dan Pileg 2019 mencapai 29,68 persen.

Baca Juga: Profil Rivan Nurmulki, Pevoli yang Juga Anggota Polisi hingga Jadi Idola Kaum Hawa

Penyebab Golput

Badri Khairuman dalam bukunya Islam dan Demokrasi Mengungkapkan Fenomena Golput (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004) menyebut ada tiga faktor penyebab orang melakukan golput.

1. Apatis (masa bodoh)

Apatis lebih dari sekadar manifestasi kepribadian otoriter. Sikap ini terjadi akibat dari ketertutupan terhadap rangsangan politik, baginya kegiatan politik tidak memberikan manfaat dan kepuasan, sehingga mereka tidak punya minat dan perhatian terhadap politik.

2. Anomi (terpisah)

Anomi merujuk kepada sikap ketidakmampuan, terutama kepada keputusasaan yang dapat diantisapasi. Ia masih mengakui bahwa kegiatan politik adalah sesuatu yang berguna, akan tetapi ia merasa tidak dapat memengaruhi peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan politik.

3.  Alienasi (terasing)

Alienasi berbeda dari apatis dan anomi. Alienasi merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya. Individu yang teralienasi tidak hanya menarik diri dari kegiatan politik, akan tetapi ia juga dapat mengambil.

Pada pemilu 1955, Golput terjadi karena ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Sehingga masyarakat tidak datang ke tempat pemungutan suara.

Pada era Orde Baru, golput diartikan sebagai gerakan moral untuk memprotes penerapan sistem pemilu yang tidak demokratis oleh penguasa kala itu.

Golput bukan sebuah tindakan kriminal, tidak ada aturan yang melarangnya. Dengan demikian, golput merupakan hak politik seseorang.

Istilah Istilah Pemilu

1. Model C-KPU: Berita acara pemungutan dan penghitungan suara
2. Model C1-PPWP: Sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
3. Model C1-DPR: Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
4. Model C1-DPD: Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
5. Model C1-DPRD Provinsi: Sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi
6. Model C1-DPRD Kab/Kota: Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
7. Model C1.Plano-PPWP: Catatan hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
8. Model C1.Plano-DPR: Catatan hasil penghitungan suara calon anggota DPR
9. Model C1.Plano-DPD: Catatan hasil penghitungan suara calon DPD
10. Model C1.Plano-DPRD Provinsi: Catatan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi
11. Model C1. Plano-DRD Kab/Kota: Catatan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
12. Model C2-KPU: Surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada pemungutan dan penghitungan suara
13. Model C3-KPU: Surat pernyataan pendamping pemilih
14. Model C4-KPU: Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS (tempat pemungutan suara) kepada PPS (panitia pemungutan suara)
15. Model C5-KPU: Tanda terima penyerahan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara
16. Model C6-KPU: Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih
17. Model C6-KPU PSU: Surat pemberitahuan pemungutan suara ulang kepada pemilih
18. Model C7.DPT-KPU: Daftar hadir pemilih tetap
19. Model C7.DPTB-KPU: Daftar hadir pemilih tambahan
20. Model C7.DPK-KPU: Daftar hadir pemilih khusus
21. Model BA.C6-KPU: Berita acara pengembalian surat pemberitahuan yang tidak terdistribusi
22. Model A.3-KPU: Daftar pemilih tetap
23. Model A.4-KPU: Daftar pemilihan tambahan
24. Model A.DPK-KPU: Daftar pemilih khusus
25. Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU: Surat pemberitahuan pemilih tambahan
26. PPK: Panitia Pemilihan Luar Negeri, panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
27. PPLN: Panitia Pemilihan Luar Negeri, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri.
28. PPS: Panitia Pemungutan Suara, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
29. KPPS: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
30. KPPSLN: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara luar negeri, kotak suara keliling, atau pos.
31. DPT: Daftar Pemilih Tetap, adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
32. DPTb: Daftar Pemilih Tambahan, adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.
33. DPK: Daftar Pemilih Khusus, adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara.
34. TPS: Tempat Pemungutan Suara, adalah lokasi pencoblosan bagi pemilih yang masuk ke dalam daftar pemilih tepat.