LABVIRAL.COM – Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya dalam menangani pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cigintung, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang terjadi sejak Minggu (20/4). Pada Kamis (19/6), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung wilayah terdampak yang menyebabkan setidaknya 256 jiwa mengungsi.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan pejabat dari pusat dan daerah menyaksikan langsung kerusakan rumah-rumah akibat pergerakan tanah dari titik pengamatan yang aman. Mereka tidak diperkenankan mendekati lokasi karena kondisi tanah masih labil dan gerakan tanah masih terjadi, terutama setelah hujan deras mengguyur wilayah Purwakarta sehari sebelumnya.
Di sela peninjauan, digelar rapat teknis darurat. Turut hadir dalam kunjungan ini Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Kepala PVMBG Hadi Wijaya, Kepala BAZNAS Noor Achmad, dan perwakilan Perhutani. Dari pemerintah daerah, hadir Sekda Jawa Barat Herman Suryatman dan Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hadipin.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Relokasi dan Bantuan Rumah untuk Korban Tanah Bergerak di Purwakarta
"Melihat kerusakannya seperti ini, harus segera dilakukan relokasi karena perubahan geologi. Lokasi ini tidak lagi aman untuk ditempati. Oleh karena itu, kita harus segera menentukan skenario relokasinya seperti apa," jelas Menko PMK Pratikno.
"Yang jelas tidak ada pembangunan huntara (hunian sementara) tetapi langsung relokasi," tegasnya.
Kepala BNPB Suharyanto menambahkan bahwa segala kebutuhan dasar bagi para pengungsi tetap dipenuhi, baik bagi yang tinggal di posko terpusat maupun yang mengungsi secara mandiri. Data terakhir per Rabu (18/6) menyebutkan, 145 jiwa mengungsi di rumah kerabat atau kontrakan dan 111 jiwa berada di Kantor Desa Pasirmunjul.
Pemenuhan kebutuhan warga terdampak disokong oleh BNPB, Kemensos, dan Baznas. Fokus utama saat ini adalah pendataan warga untuk kepentingan relokasi.
