LABVIRAL.COM – BNPB menggulirkan strategi baru dalam pembinaan manajemen kedaruratan kepada pemerintah daerah. Jika sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini pembinaan dilaksanakan secara virtual atau dalam jaringan (daring) dengan memanfaatkan teknologi dan fasilitas studio BNPB.
Melalui pembelajaran daring, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Penanganan Darurat dapat menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten dan kota di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab BNPB sebagai entitas pemerintah dalam pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam situasi keadaan darurat bencana.
“Pembinaan ini bukan hanya kewajiban kelembagaan, tapi juga amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan pemerintah daerah sebagai first responder dalam penanggulangan bencana,” ujar Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Adria Yuferryzal, Jumat lalu (21/6).
Baca Juga: Menteri PPPA Soroti Perempuan Jadi Target Sindikat Narkoba
Diluncurkan sejak awal tahun 2025, pembinaan dilakukan dalam 14 seri tematik. Sub tema yang menjadi topik pembelajaran yaitu manajemen penanganan darurat, kaji cepat, dinamika penetapan status, aktivasi posko, rencana operasi hingga pencarian dan evakuasi korban.
Sampai dengan pertengahan tahun ini, enam seri tersebut telah terlaksana dengan antusiasme tinggi. Tercatat total 8.794 peserta telah mengikuti pembinaan virtual, yang terdiri dari aparatur BPBD di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Menariknya, tak hanya peserta dari BPBD, pembinaan ini juga diikuti berbagai pihak non-pemerintah seperti Pramuka, Pertamina Foundation, United Tractors, dan organisasi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran kolektif terhadap pentingnya penguasaan manajemen penanganan darurat di lapangan.
Baca Juga: BPKH Dorong Haji Berkelanjutan lewat Buku Panduan “Responsible Green Hajj”
“Transformasi strategi ini menjadi bukti bahwa keterbatasan geografis dan anggaran bukan halangan dalam upaya peningkatan kapasitas daerah. Justru menjadi peluang untuk menjangkau lebih banyak dan meningkatkan sinergi pusat-daerah,” imbuhnya.
