LABVIRAL.COM – Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya dalam menangani pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cigintung, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang terjadi sejak Minggu (20/4). Pada Kamis (19/6), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung wilayah terdampak yang menyebabkan setidaknya 256 jiwa mengungsi.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan pejabat dari pusat dan daerah menyaksikan langsung kerusakan rumah-rumah akibat pergerakan tanah dari titik pengamatan yang aman. Mereka tidak diperkenankan mendekati lokasi karena kondisi tanah masih labil dan gerakan tanah masih terjadi, terutama setelah hujan deras mengguyur wilayah Purwakarta sehari sebelumnya.
Di sela peninjauan, digelar rapat teknis darurat. Turut hadir dalam kunjungan ini Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Kepala PVMBG Hadi Wijaya, Kepala BAZNAS Noor Achmad, dan perwakilan Perhutani. Dari pemerintah daerah, hadir Sekda Jawa Barat Herman Suryatman dan Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hadipin.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Relokasi dan Bantuan Rumah untuk Korban Tanah Bergerak di Purwakarta
"Melihat kerusakannya seperti ini, harus segera dilakukan relokasi karena perubahan geologi. Lokasi ini tidak lagi aman untuk ditempati. Oleh karena itu, kita harus segera menentukan skenario relokasinya seperti apa," jelas Menko PMK Pratikno.
"Yang jelas tidak ada pembangunan huntara (hunian sementara) tetapi langsung relokasi," tegasnya.
Kepala BNPB Suharyanto menambahkan bahwa segala kebutuhan dasar bagi para pengungsi tetap dipenuhi, baik bagi yang tinggal di posko terpusat maupun yang mengungsi secara mandiri. Data terakhir per Rabu (18/6) menyebutkan, 145 jiwa mengungsi di rumah kerabat atau kontrakan dan 111 jiwa berada di Kantor Desa Pasirmunjul.
Pemenuhan kebutuhan warga terdampak disokong oleh BNPB, Kemensos, dan Baznas. Fokus utama saat ini adalah pendataan warga untuk kepentingan relokasi.
"Sudah ada dua opsi relokasi yakni terpusat atau mandiri. Masyarakat akan dilayani (relokasinya) sesuai dengan keinginannya. BPBD yang akan melakukan pendataan warga," terang Suharyanto.
Suharyanto juga menjelaskan bahwa lahan untuk relokasi terpusat tengah disiapkan oleh Pemkab Purwakarta dan Pemprov Jawa Barat melalui permohonan resmi kepada Perhutani. Bagi warga yang memilih relokasi mandiri, mereka dapat menggunakan lahan pribadi asalkan telah dinyatakan aman oleh Badan Geologi.
Baca Juga: KUA Jadi Motor Penguatan Keluarga, Kemenag Latih 100 Kepala KUA Susun Strategi Nasional
"Kalau masyarakat ingin relokasi mandiri, tunjukkan tanahnya, jika asesmen Badan Geologi menyatakan lahannya aman, maka pemerintah akan segera bangunkan rumahnya. Mudah-mudahan proses ini bisa lebih cepat," pungkas Suharyanto.
Pemerintah juga berkomitmen membangun infrastruktur pendukung di lokasi relokasi, termasuk jalan dan jembatan yang akan didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB.
Hasil Kajian Geologi: Ancaman Semakin Meluas
Data Badan Geologi menunjukkan pergerakan tanah di wilayah ini terjadi berulang, yakni pada Rabu (23/4), Senin (19/5), dan Kamis (12/6), setelah kejadian awal pada Minggu (20/4). Penyebab utama pergerakan tanah ini adalah jenis tanah lapisan pasir tufaan yang sangat berpori dan mudah lepas, yang menutupi lapisan serpih kedap air dan plastis saat jenuh air.
Baca Juga: Kondisi Bencana di Tanah Air: Banjir, Erupsi, dan Karhutla per 19 Juni 2025
Kondisi tersebut diperparah dengan curah hujan tinggi, kemiringan lereng yang curam, sistem drainase yang buruk, serta vegetasi yang tidak mampu menahan kestabilan tanah. Tanah jenis ini berpotensi retak dan ambles ketika tekanan pori meningkat akibat akumulasi air hujan.
Kepala PVMBG Hadi Wijaya menjelaskan bahwa area risiko tinggi pergerakan tanah di kawasan tersebut telah meluas dari 2 hektare menjadi 10 hektare. Area paling berisiko meliputi sisi barat daya seluas 4 hektare dan timur laut seluas 6 hektare. Meski begitu, Tol Cipularang yang berada tak jauh dari lokasi bencana dinyatakan relatif aman dari dampak gerakan tanah ini.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah dari 16 Juni hingga 1 Juli 2025 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 364/Kep.262-BPBD/2025.
BNPB mengimbau masyarakat untuk tidak memasuki zona rawan bahaya dengan alasan apapun, serta tidak melintasi jalan di atas gawir mahkota longsoran menggunakan kendaraan bertonase besar. Masyarakat juga diingatkan untuk terus waspada terhadap potensi bencana susulan, terutama saat curah hujan tinggi terjadi.***
